pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: kebijakan fiskal

Pemerintah pastikan pemilu tak mengganggu investasi migas

Pemerintah memastikan pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 tidak akan mengganggu investasi minyak dan gas bumi (migas) ...

Ketua DPR: APBN terakhir Jokowi pada 2024 untuk rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang merupakan APBN terakhir Pemerintahan Presiden RI Joko ...

SKK Migas luncurkan e-Commerce untuk pengadaan barang jasa hulu migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (​​​​​SKK Migas) meluncurkan katalog digital atau digital marketplace ...

Teknologi GIS berdampak positif bagi industri hulu migas

Analis Senior Pengelolaan Data Petroleum SKK Migas Adji Arwinda mengatakan,  penggunaan teknologi sistem informasi geografis (GIS) akan ...

Kemenkeu: Pembiayaan hijau dapat disalurkan ke sektor kereta api

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi menyebut pendanaan hijau dapat disalurkan ke sektor ...

BKF: Percepatan transformasi ekonomi untuk capai Indonesia Maju 2045

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan percepatan transformasi ekonomi menjadi ...

BKF: RAPBN 2024 untuk akselerasi transformasi ekonomi

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...

Menkeu: Kebijakan fiskal penting dukung industri hulu migas Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal sangat penting untuk mendukung industri hulu migas Indonesia. "Di Kemenkeu, ...

Sektor hulu migas diyakini masih dibutuhkan pada era transisi energi

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebutkan sektor hulu migas masih dibutuhkan ...

Pemerintah dan DPR sepakat alokasi subsidi energi Rp189,1 triliun

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi subsidi energi sebesar Rp189,1 triliun pada 2024, lebih besar dari yang diusulkan ...

BKF: Neraca perdagangan surplus bukti ketangguhan RI tetap terjaga

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan bahwa neraca perdagangan Agustus 2023 yang kembali ...

BKF: Butuh 281 miliar dolar AS capai reduksi karbon di 2030

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, dibutuhkan pendanaan sebesar 281,23 miliar Dolar AS atau Rp4 ...

PLN inisiasi instrumen pendukung perdagangan karbon

PT PLN (Persero) menginisiasi platform PLN Climate Click sebagai instrumen pendukung perdagangan karbon antarpembangkit listrik di ...

Akademisi: KPPBU pancing investasi ke daerah

Guru besar Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro menilai, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat memancing investasi ke daerah, ...

Kemenkeu: Harmonisasi kebijakan fiskal dukung program prioritas

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman menekankan perlunya harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah ...