Anggota DPD: Pemerintah berwenang bubarkan ormas berlawanan Pancasila
Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai, menegaskan pemerintah berwenang membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan ...
Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai, menegaskan pemerintah berwenang membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan ...
Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza menilai keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas ...
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi menilai keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front ...
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pemerintah memiliki wewenang memberikan izin maupun melarang keberadaan organisasi ...
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan persoalan Front Pembela Islam (FPI) merupakan kewenangan pemerintah ...
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muchamad Nabil Haroen menilai keputusan pemerintah membubarkan dan melarang kegiatan organisasi Front ...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yakin pemerintah punya pertimbangan matang dan komprehensif sebelum mengambil kebijakan melarang aktivitas ...
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Heru Novianto melarang Front Pembela Islam (FPI) melakukan konferensi pers di markasnya di ...
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa Polri akan melakukan tindak lanjut sesuai tugas pokok fungsi Polri ...
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pertimbangan pemerintah sudah komprehensif sebelum mengambil kebijakan pelarangan aktivitas Front ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) sebagai ...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam ...
571,17 persen pada tahun 2019. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meluncur hingga -643,49 persen pada tahun 2020. Baca juga: Bareskrim bentuk ...
Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menilai UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus dievaluasi menyeluruh dan ...
Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyerahkan rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas ...