Tag: judicial review

Moeldoko: Tidak semua dokter tolak UU Kesehatan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tidak semua dokter menolak pengesahan Undang-undang (UU) Kesehatan karena banyak tenaga kesehatan yang ...

UU Kesehatan tak hapus organisasi profesi kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Undang-Undang (UU) Kesehatan tidak menghapus peran serta keberadaan organisasi profesi ...

Menkopolhukam persilahkan UU Kesehatan diuji materi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilahkan bagi yang tidak menerima dengan penetapan ...

Rencana nakes mogok kerja usai UU Kesehatan sah dinilai tidak relevan

Pengamat kebijakan kesehatan sekaligus Ketua Umum Terpilih PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan rencana tenaga ...

PB IDI ajukan judicial review lewat MK terkait pengesahan UU Kesehatan

ANTARA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengajukan judicial review atau hak uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK) ...

PMII: Kewenangan kejaksaan tindak kasus korupsi tidak boleh dihapus

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai kewenangan kejaksaan dalam menindak kasus tindak pidana korupsi tidak boleh dihapus karena ...

IDI & 4 asosiasi tempuh "judicial review" atas pengesahan UU Kesehatan

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) bersama empat organisasi profesi menempuh langkah hukum berupa pengajuan judicial review atas ...

PB IDI: Jangan hanya lihat soal kesehatan dari "kacamata" nasional

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Dr dr Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT mengemukakan penyelesaian masalah kesehatan di ...

Komnas Perempuan dukung judicial review PKPU keterwakilan perempuan

Komnas Perempuan mendukung judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dengan menyampaikan amicus curiae khususnya ...

Anggota DPD nilai tak tepat batasi kewenangan kejaksaan usut korupsi

Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma menilai tidak tepat membatasi kewenangan kejaksaan, termasuk dalam mengusut kasus korupsi, karena akan ...

IDI minta substansi RUU Kesehatan dibuka transparan jelang pengesahan

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Adib Khumaidi meminta substansi Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dibuka secara ...

Fraksi Demokrat minta penundaan pengesahan RUU kesehatan

Anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan Fraksi Demokrat meminta penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law, yang sudah ...

Puan: RUU Kesehatan akan diparipurnakan pada Masa Persidangan saat ini

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law akan diambil keputusan tingkat II untuk menjadi ...

Lima OP akan siapkan "judicial review" apabila RUU Kesehatan disahkan

Lima organisasi profesi (OP) kesehatan akan mengajukan judicial review apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw disahkan menjadi ...

Ketua MPR RI paparkan pentingnya pembaruan hukum nasional

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan pentingnya pembaruan hukum nasional saat memberikan kuliah untuk mahasiswa program pascasarjana di ...