Legislator: putusan MK lebih utamakan kepentingan bangsa
Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu serentak mulai 2019 menunjukkan MK ...
Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu serentak mulai 2019 menunjukkan MK ...
Direktur Institut Madani Nusantara Profesor Nanat Fatah Natsir mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan hasil peninjauan kembali atau ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendukung pencabutan permohonan uji materi atau judicial review mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun ...
Pemeriksaan Bupati Ngada Marianus Sae tidak perlu izin gubernur dan presiden terkait pemblokiran Bandara Turelelo Soa pada Sabtu (21/12). ...
Revisi Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan di DPR sudah memenuhi tuntutan yang selama ini yang disuarakan berbagai organisasi ...
Usulan pemerintah untuk merevisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dengan mengembalikan pemilihan bupati/walikota kepada DPRD akan rawan ...
Ketua DPD RI Irman Gusman menyarankan Mahkamah Konstitusi menunda persidangan uji materi ("judicial review") Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu menyarankan agar Mahkamah Konstitusi (MK) sadar diri untuk tidak lagi memutus sengketa Pilkada, ...
Pengacara Konstitusi Muhammad Asrun mendorong kalangan DPR RI untuk ikut mengajukan uji materi ("judicial review") terhadap Peraturan Pemerintah ...
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Akil Mochtar secara tidak hormat karena ...
Partai Kebangkitan Bangsa menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai penyelamatan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ...
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengajak semua pihak memahami bahwa semangat Peraturan Pemerintah Pengganti ...
Sebuah pengadilan Malaysia hari ini memutuskan bahwa satu koran Kristen tak boleh menggunakan kata "Allah", lapor Reuters.Keputusan penuh dari tiga ...
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan gugatan atas 25 pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ...
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan membentuk "desk" untuk menampung pengaduan peserta pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota guna ...