Tag: judicial review

Legislator: putusan MK lebih utamakan kepentingan bangsa

Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu serentak mulai 2019 menunjukkan MK ...

MK diminta segera putuskan uji UU Pilpres

Direktur Institut Madani Nusantara Profesor Nanat Fatah Natsir mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan hasil peninjauan kembali atau ...

Mahfud dukung pencabutan permohonan uji materi UU Pemilu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendukung pencabutan permohonan uji materi atau judicial review mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun ...

Kapolri : Pemeriksaan Bupati Ngada tak perlu izin presiden

Pemeriksaan Bupati Ngada Marianus Sae tidak perlu izin gubernur dan presiden terkait pemblokiran Bandara Turelelo Soa pada Sabtu (21/12). ...

Revisi UU Adminduk sudah penuhi tuntutan masyarakat

Revisi Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dilakukan di DPR sudah memenuhi tuntutan yang selama ini yang disuarakan berbagai organisasi ...

Peneliti: Pilkada melalui DPRD rawan digugat ke MK

Usulan pemerintah untuk merevisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dengan mengembalikan pemilihan bupati/walikota kepada DPRD akan rawan ...

Ketua DPD minta tunda uji materi Perppu MK

Ketua DPD RI Irman Gusman menyarankan Mahkamah Konstitusi menunda persidangan uji materi ("judicial review") Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Legislator minta MK sadar diri tak urus sengketa Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu menyarankan agar Mahkamah Konstitusi (MK) sadar diri untuk tidak lagi memutus sengketa Pilkada, ...

DPR didorong ikut uji materi Perppu MK

Pengacara Konstitusi Muhammad Asrun mendorong kalangan DPR RI untuk ikut mengajukan uji materi ("judicial review") terhadap Peraturan Pemerintah ...

DPR dukung pemberhentian tidak hormat Akil Mochtar

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Akil Mochtar secara tidak hormat karena ...

Marwan Ja'far: Perppu MK tidak boleh bertentangan konstitusi

Partai Kebangkitan Bangsa menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai penyelamatan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ...

Menko Polhukam: penerbitan Perppu untuk perkuat MK

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengajak semua pihak memahami bahwa semangat Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Malaysia putuskan kata "Allah" hanya untuk muslim

Sebuah pengadilan Malaysia hari ini memutuskan bahwa satu koran Kristen tak boleh menggunakan kata "Allah", lapor Reuters.Keputusan penuh dari tiga ...

PP Muhammadiyah gugat 25 pasal UU Ormas

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan gugatan atas 25 pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ...

DPD akan bentuk "desk" pengaduan peserta pilkada

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan membentuk "desk" untuk menampung pengaduan peserta pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota guna ...