Indonesia akan Terapkan Sistem Parlemen Ombudsman
Indonesia akan menerapkan sistem Parlemen Ombudsman jika Rancangan Undang-undang (RUU) Ombudsman RI yang diusulkan DPR disahkan menjadi ...
Indonesia akan menerapkan sistem Parlemen Ombudsman jika Rancangan Undang-undang (RUU) Ombudsman RI yang diusulkan DPR disahkan menjadi ...
Pemerintah telah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) Perbukuan untuk segera diajukan ke DPR RI agar pembahasannya dapat dimulai dan akhir 2007 ...
DPR RI mendesak pemerintah bersikap tegas dan lebih serius menyikapi pelanggaran batas wilayah oleh Malaysia agar pelanggaran tidak diulangi lagi. ...
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai wujud ...
Penyelesaian masalah perbatasan antara RI dan Singapura harus menjadi prioritas bagi kedua negara, dengan mengharuskan Singapura memberi kompensasi ...
Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah agak sulit menerima usulan inisiatif DPR mengenai RUU Kementerian Negara. ...
Upaya mempercepat penamaan pulau-pulau di kawasan terluar dan terdepan Nusantara, sekaligus pemberian simbol yang menunjukkan citra Republik ...
Kalangan senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus katering jemaah haji Indonesia ...
DPR menilai perkembangan makro ekonomi cukup menggembirakan, namun hal itu belum diiringi menggeliatnya sektor mikro ekonomi, sehingga tim ekonomi ...
Aziddin, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR yang di-recall karena tuduhan terlibat percaloan pemondokan haji secara resmi harus hengkang dari ...
Meskipun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, DPD ingin memiliki peran lebih besar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
Status badan hukum PT Jamsostek (Persero) direncanakan akan diubah menjadi Badan Penyelenggara (BP) seperti Bank Indonesia (BI) yang ...
DPR mulai Senin kembali bersidang untuk masuk persidangan II Tahun 2006/2007 setelah memasuki reses sejak 18 Oktober 2006. Pembukaan masa ...
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin seusai melakukan rapat konsultasi dengan Mendagri M Ma`ruf di Departemen Dalam Negeri, Rabu (4/10), menyatakan ...
Ketua DPR, Agung Laksono, menyatakan perhargaannya atas dukungan umat Islam terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi ...