MK tegaskan penyidik dapat terbitkan sprindik pascapraperadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidik dapat kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik), sehingga penyidikan dapat ...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidik dapat kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik), sehingga penyidikan dapat ...
Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji ketentuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan yang dimohonkan oleh ibu dari Pasukan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan aturan mengenai rentang waktu masa cuti kampanye bagi petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU ...
Seorang terpidana kasus narkotika, Sutrisno Nugroho, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau UU Narkotika ...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun ...
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang kedua dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus suap yang menyeret ...
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Kepolisian yang dimohonkan oleh seorang ibu rumah tangga, Sri ...
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap profesional dan bebas dari intervensi politik. "Untuk ...
Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2016-2018 melalui Rapat Permusyawarahan Hakim ...
Polda Metro Jaya menurunkan 712 personel untuk mengamankan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi. ...
Mahkamah Konstitusi mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ...
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi tiga undang-undang terkait seleksi hakim yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia ...
Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), akibat ...
Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku siap menghadapi gelombang praperadilan pascaputusan Mahkamah Konsitusi yang memasukkan penetapan tersangka ...
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hakim ad hoc bukanlah pejabat negara sebagaimana diputuskan dalam putusan nomor 32/PUU-XII/2014 yang menolak ...