Tag: gbhn

Pandangan Jokowi dan PDIP soal amandemen ada kesamaan fundamental

16 Agustus 2019 15:08

PDI Perjuangan menegaskan bahwa pandangan Presiden Joko Widodo terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 tidak ada perbedaan ...

PKS dapat menerima gagasan GBHN

16 Agustus 2019 10:58

Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima gagasan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun masih menanti kajian yang dilakukan ...

Pengamat: Rakyat tak dukung presiden dipilih MPR

16 Agustus 2019 10:17

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tube Helan, SHum meyakini, rakyat tidak mendukung jika presiden ...

Pengamat setuju amendemen terbatas UUD 1945

16 Agustus 2019 10:13

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tube Helan, SHum mengatakan, sangat setuju dilakukannya ...

MPR rekomendasikan sistem perencaan nasional dengan model GBHN

16 Agustus 2019 10:04

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merekomendasikan diperlukan sistem perencanaan nasional dengan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ...

Sejarawan LIPI: GBHN harus bertolak dari suatu konsensus

16 Agustus 2019 06:21

ANTARA - Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus didukung situasi dan struktur politik yang mendukung. Sejarawan LIPI ...

PDIP-Gerindra kian "mesra" dinilai kepentingan semakin menyatu

15 Agustus 2019 21:41

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menilai "kemesraan" hubungan yang kian terjalin antara PDI ...

Perlu atau tidaknya GBHN kembali dihidupkan

15 Agustus 2019 19:47

Beberapa waktu lalu salah satu anggota Fraksi PKS MPR Andi Akmal Pasluddin menyebutkan masyarakat Indonesia menginginkan kehadiran Garis-Garis Besar ...

Pengamat: ada tiga pertanyaan sebelum ide GBHN diterima

15 Agustus 2019 15:47

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan terdapat tiga pertanyaan yang harus dijawab sebelum ide menghidupkan ...

Analis khawatir GBHN kembalikan pemerintahan otoriter

15 Agustus 2019 15:36

Wakil Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah khawatir jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi ...

Pengamat: GBHN jadikan MPR lembaga yang lebih tinggi

15 Agustus 2019 14:44

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan bahwa menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sama ...

Pengamat: Relevansi fungsi GBHN dengan sistem presidensial harus jelas

15 Agustus 2019 14:18

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ...

Pakar: Tak cukup DPR dan DPD susun GBHN

15 Agustus 2019 14:11

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan menilai penyusunan GBHN tidak cukup ditangani anggota DPR dan DPD, ...

Pakar: GBHN perlu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang

15 Agustus 2019 13:50

Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengatakan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting ...