Pandangan Jokowi dan PDIP soal amandemen ada kesamaan fundamental
PDI Perjuangan menegaskan bahwa pandangan Presiden Joko Widodo terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 tidak ada perbedaan ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: gbhn
PKS dapat menerima gagasan GBHN
Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima gagasan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun masih menanti kajian yang dilakukan ...
Pengamat: Rakyat tak dukung presiden dipilih MPR
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tube Helan, SHum meyakini, rakyat tidak mendukung jika presiden ...
Pengamat setuju amendemen terbatas UUD 1945
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tube Helan, SHum mengatakan, sangat setuju dilakukannya ...
MPR rekomendasikan sistem perencaan nasional dengan model GBHN
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merekomendasikan diperlukan sistem perencanaan nasional dengan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ...
Sejarawan LIPI: GBHN harus bertolak dari suatu konsensus
ANTARA - Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus didukung situasi dan struktur politik yang mendukung. Sejarawan LIPI ...
PDIP-Gerindra kian "mesra" dinilai kepentingan semakin menyatu
Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menilai "kemesraan" hubungan yang kian terjalin antara PDI ...
Perlu atau tidaknya GBHN kembali dihidupkan
Beberapa waktu lalu salah satu anggota Fraksi PKS MPR Andi Akmal Pasluddin menyebutkan masyarakat Indonesia menginginkan kehadiran Garis-Garis Besar ...
Pengamat: ada tiga pertanyaan sebelum ide GBHN diterima
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan terdapat tiga pertanyaan yang harus dijawab sebelum ide menghidupkan ...
Analis khawatir GBHN kembalikan pemerintahan otoriter
Wakil Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah khawatir jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan lagi ...
Pengamat: GBHN jadikan MPR lembaga yang lebih tinggi
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan bahwa menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sama ...
Pengamat: Relevansi fungsi GBHN dengan sistem presidensial harus jelas
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ...
Pakar: Tak cukup DPR dan DPD susun GBHN
Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan menilai penyusunan GBHN tidak cukup ditangani anggota DPR dan DPD, ...
Pakar: GBHN perlu sebagai pedoman pembangunan jangka panjang
Pakar hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengatakan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting ...
Berita Politik kemarin, Wacana GBHN hingga perdamaian Papua
Sejumlah berita politik yang terjadi Rabu, (14/8) kemarin, menjadi perhatian publik dan masih menarik untuk dibaca ulang, mulai dari wacana ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
