OJK awasi pengelolaan aset keuangan Rp11.000 triliun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi pengelolaan aset keuangan sebesar Rp11.000 triliun dengan bergabungnya pengawasan perbankan pada 2014. ...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi pengelolaan aset keuangan sebesar Rp11.000 triliun dengan bergabungnya pengawasan perbankan pada 2014. ...
Ketua Fraksi PKS di DPR RI Hidayat Nur Wahid setuju anggota DPR yang habis masa kerjanya diberi dana pesangon bukan dana pensiun sehingga tidak ...
Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat berpendapat anggota DPR tidak perlu menerima uang pensiun karena akan membebani keuangan negara. ...
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan dana pensiun bagi anggota DPR yang terlibat korupsi dapat dicabut lewat ...
Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo, berpendapat seharusnya tidak ada dana pensiun untuk anggota DPR, baik yang terjerat ...
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menyatakan bahwa Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( MD3) harus diperbaiki terkait dengan dana pensiun bagi ...
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Ali Maschan Moesa menyatakan, ada modus baru bagi anggota dewan yang tersandung hukum guna mendapatkan uang ...
Para koruptor tak layak mendapat fasilitas negara, termasuk uang pensiun DPR.Demikian penegasan Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) ...
Sejumlah bankir menyambut positif perpindahan tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku mulai ...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merealisasikan anggaran sebesar Rp584 miliar hingga September 2013, atau 35,54 persen dari pagu 2013 yang ditetapkan ...
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai lembaga pengawasan, perlindungan konsumen ...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk pada 2011 telah menerima 177 laporan terkait sengketa industri keuangan."Dari 177 laporan itu, 145 di ...
Organisasi untuk Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendirikan kantor perwakilan di Indonesia sebagai bagian dari perjanjian kerangka kerja ...
Otoritas Jasa Keuangan akan membuat sistem layanan konsumen yang terintegrasi dengan tugas melayani masyarakat dan konsumen, serta memberi informasi ...
Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, perusahaan milik negara akan melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Otoritas ...