Tag: calon wakil bupati

DPR akan ikuti putusan MK jika RUU Pilkada hingga 27 Agustus belum sah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apabila Rancangan Undang-Undang ...

PBNU: rapat RUU Pilkada bagian mekanisme "check and balances"

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada merupakan ...

TII: Rakyat berhak marah atas ketidakpatuhan DPR pada MK

Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Christina Clarissa Intania menyerukan bahwa rakyat berhak marah atas ...

Pakar: Semua pihak harus ikuti putusan MK terkait pilkada

Pakar hukum administrasi negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Abdul Aziz Nasihuddin mengatakan bahwa semua pihak harus mengikuti ...

DPR tunda Rapat Paripurna RUU Pilkada

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rapat Paripurna soal Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada yang seharusnya ...

Rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada batal karena tak penuhi kuorum

Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal ...

Dasco dijadwalkan pimpin rapat paripurna RUU Pilkada hari ini

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dijadwalkan memimpin rapat paripurna soal pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas ...

DPR gelar Paripurna agenda tunggal putuskan RUU Pilkada

DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tunggal pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas ...

Pakar: Putusan MK tidak dapat dianulir

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat ...

Pengamat: Pembahasan di DPR kental kepentingan guna muluskan Kaesang

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI ...

KPPOD nilai RUU Pilkada cederai kepastian hukum

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai hasil pembahasan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas ...

Baleg DPR tepis RUU Pilkada untuk jegal parpol tertentu pada pilkada

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disetujui ...

Pakar nilai revisi UU Pilkada akan cacat hukum kronis

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) W. Riawan Tjandra menilai revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR ...

Pakar: Keputusan Baleg DPR adalah pembangkangan terhadap konstitusi

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona mengatakan keputusan Badan Legislasi DPR RI yang menyepakati untuk mengikuti aturan ...

Pakar: Pembangkangan terhadap putusan MK tak patuhi prinsip negara

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengemukakan bahwa pembangkangan terhadap putusan Mahkamah ...