Tag: bupati mojokerto

KPK panggil lagi mantan wabup Malang, kemarin tidak hadir

18 Juli 2018 14:44

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan dalam penyidikan kasus suap pengurusan Izin Prinsip ...

KPK Periksa Mantan Wabup Malang

13 Juli 2018 19:52

Mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (13/7/2018). Achmad Subhan diperiksa KPK sebagai ...

Mantan wakil bupati Malang penuhi panggilan KPK

13 Juli 2018 14:07

Mantan wakil bupati Malang 2010-2015 Achmad Subhan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam ...

KPK panggil lima saksi kasus Bupati Mojokerto

31 Mei 2018 11:36

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) ...

Kadin: Terbongkarnya korupsi momentum perbaiki iklim investasi

21 Mei 2018 20:56

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi menilai terbongkarnya kasus korupsi di Kabupaten Mojokerto dan Kotamadya Mojokerto ...

KPK perpanjang penahanan bupati Mojokerto

18 Mei 2018 18:20

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, tersangka suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan ...

Pemeriksaan Mustofa Kamal Pasa

18 Mei 2018 15:03

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa berjalan keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (18/5/2018). Mustofa diperiksa ...

KPK periksa Bupati Mojokerto sebagai tersangka

18 Mei 2018 10:57

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa memeriksanya sebagai tersangka dalam penyidikan kasus suap ...

Saksi dikonfirmasi penyitaan dokumen kasus Bupati Mojokerto

17 Mei 2018 19:00

Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi sejumlah dokumen yang disita kepada para saksi terkait kasus pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang ...

KPPOD: Perizinan diduga sumber korupsi kepala daerah

14 Mei 2018 01:16

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah lantaran bupati dan birokratnya memiliki ...