Pelabelan halal memerlukan waktu dua bulan
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengatakan proses pemberian label halal terhadap suatu produk membutuhkan waktu paling lama 62 hari ...
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengatakan proses pemberian label halal terhadap suatu produk membutuhkan waktu paling lama 62 hari ...
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal akan segera terbit. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ...
Lembaga Indonesia Halal Watch mengkritik ketiadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) padahal UU Jaminan Produk Halal mewajibkan keberadaannya sehingga ...
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah diminta aktif mendorong kalangan pengusaha untuk melakukan ...
Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan Badan Narkortika Nasional dalam meneliti kuliner yang diduga dicampur ...
Indonesia dan Malaysia dalam dalam pertemuan Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) Indonesia-Malaysia ke-12 di Kuching, Malaysia, membahas empat ...
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengonfirmasi soal beredarnya gambar botol minuman keras jenis whiskey dan anggur merah ...
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap Indonesia bisa masuk dalam 10 besar negara produsen halal dunia. "Dalam proyeksi ke depan ...
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal meski ...
Bagi warga negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, ...
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhammad Thambrin mengatakan, proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi ...
Anggota Komisi III DPR, M Nasir Djamil meminta kalangan pengusaha di Provinsi Aceh untuk memberikan kepastian jaminan halal pada produk-produk yang ...
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Agama untuk memprioritaskan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh ...
Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama mempercepat pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2) serta Pembantu Pegawai ...
Pemerintah akan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan sertifikasi, sesuai amanat UU Nomor 30/2014 tentang Jaminan ...