Ketua Baleg respon positif skema JKP dalam RUU Cipta Kerja
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas merespon positif skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam RUU omnibus law ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas merespon positif skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam RUU omnibus law ...
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law memasukkan skema baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menyelesaikan permasalahan pesangon ...
Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas ...
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati bahwa sanksi pidana yang sudah ada dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ...
Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang mewakili Pemerintah, Elen Setiadi mengatakan ada tujuh poin terkait perubahan UU nomor 13 tahun ...
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui mekanisme pengangkatan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara menjadi ketua dan anggota ...
Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Barita Simanjuntak menyoroti revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, terutama mengenai perluasan ...
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto mengatakan bahwa hasil evaluasi capaian program legislasi ...
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai isu pengalihan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan kembali ke Bank Indonesia telah ...
Fraksi Partai Golkar di DPR tidak menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, termasuk wacana pembentukan Dewan ...
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar menilai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan momentum emas perbaikan perusahaan BUMN ...
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, meminta Komisi III DPR mengkaji masukan Nurul Arifin dalam pembahasan RUU tentang Perubahan UU ...
Anggota Badan Legislasi DPR, Nurul Arifin, mengusulkan untuk merevisi pasal 24 ayat 3 dalam pembahasan RUU tentang Perubahan UU Nomor 16/2004 ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan alasan penyadapan dimasukkan dalam kewenangan Jaksa di Rancangan Undang-Undang ...
Pimpinan DPR mengeluarkan Surat dengan nomor PW/10736/DPR RI/IX/2020 terkait pembatasan kehadiran fisik pada saat rapat di DPR RI, yang ...