Kemarin, APBN 2021 fokus empat hal hingga hindari kampanye tatap muka
Presiden Joko Widodo menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 akan fokus kepada empat hal. Selengkapnya di sini 2. ...
Presiden Joko Widodo menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 akan fokus kepada empat hal. Selengkapnya di sini 2. ...
Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) mengganjal Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencapai kesepakatan terkait susunan ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap proses penyusunan rancangan undang-undang (RUU) program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ...
Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang diajukan PT Pos Indonesia (Persero) tidak diterima Mahkamah Konstitusi karena ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan anggota Baleg DPR RI harus mempunyai sikap sebagai pembentuk Undang-Undang dalam ...
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya mempertimbangkan usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU ...
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan mereka belum bisa meneruskan untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya ...
Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 23/11) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, yakni pelanggaran protokol ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan alasan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan ...
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Syafi'i mempertanyakan alasan pemerintah yang mengeluarkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) dari ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAP) sangat penting dalam memberi kepastian ...
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly mengusulkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) baru untuk dimasukkan dalam Program ...
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyebutkan pemerintah harus konsisten terhadap penegakan protokoler kesehatan pandemi ...
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan tidak ada niat dari DPR atau pemerintah untuk memberikan kemudaratan atau kesulitan ...
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk merevisi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ...