DPR setujui penggunaan BMN untuk penerbitan SBSN
Komisi XI DPR RI menyetujui penggunaan kembali Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp33,4 triliun sebagai dasar penerbitan atau "underlying asset" ...
Komisi XI DPR RI menyetujui penggunaan kembali Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp33,4 triliun sebagai dasar penerbitan atau "underlying asset" ...
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan pemasaran Sukuk Tabungan ST-001 bertujuan untuk ...
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mencari konsultan hukum dalam rangka penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah ...
Pemerintah menawarkan instrumen investasi individual Sukuk Ritel SR-003 dengan nol risiko kepada masyarakat. "Sukuk ritel ini dengan risiko ...
Pemerintah diharapkan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk terutama pasal 10 dan 11 ...
Pemerintah tidak akan menggunakan barang milik negara (BMN) yang merupakan simbol-simbol kedaulatan negara dan BMN yang memiliki nilai budaya dan ...
UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara mengatur pemanfaatan aset negara (BMN/Barang Milik Negara) atau Aset SBSN sebagai ...
Pada hari Rabu, 22 April 2009, Menteri Keuangan RI dan Menteri Agama RI telah melakukan penandatanganan MoU mengenai mekanisme penempatan Dana Haji ...
Pemerintah mulai menawarkan (offering) surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk global di pasar internasional."Ya, ini baru diumumkan ...
Pemerintah Rabu malam mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk dibahas bersama dengan pihak ...