Presiden minta Kemenhub cepat merespon dinamika transportasi "online"
Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dapat merespon cepat dalam menghadapi dinamika transportasi dalam ...
Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dapat merespon cepat dalam menghadapi dinamika transportasi dalam ...
Kepolisian Sektor (Polsek) Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, mengamankan seorang pengemudi angkutan umum berbasis online karena kedapatan membawa golok ...
Perusahaan penyedia layanan transportasi online, Grab berkomitmen mematuhi aturan pemerintah Indonesia termasuk soal penetapan tarif. "Kami ...
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X belum menandatangani draf peraturan gubernur yang mengatur operasional angkutan umum ...
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur operasional taksi dan angkutan sewa khusus pada akhir Mei ...
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang angkutan roda dua berbasis aplikasi (daring), salah satu ...
Pemerintah Kota Bogor akan segera membentuk tim pengawas layanan pemesanan ojek daring setelah Peraturan Wali Kota diterbitkan untuk mengatur ...
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Ilyas Iskandar mengatakan tidak ada lagi razia terhadap ...
Kementerian Perhubungan menetapkan 1 Juli nanti sebagai tenggat transisi peraturan taksi daring alias taksi online. Hal ini dituangkan dalam ...
Kementerian Perhubungan menetapkan empat aturan khusus bagi angkutan berbasis online untuk kepentingan semua pihak termasuk penumpang. "Pertama ...
Kepala Operasional Tripy Indonesia, Khairul Ali, mengatakan, mereka mengharapkan ada kesamaan tarif antara sesama pengusaha transportasi online di ...
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Presiden Joko Widodo menyetujui aturan tarif batas bawah untuk taksi online."Tapi dilakukan dengan ...
Transportasi umum (angkutan kota/angkot) yang memiliki rute tertentu, belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi, karena dinilai ...
Konflik antara sopir transportasi konvensional dengan sopir transportasi berbasis online (daring) di beberapa daerah.Konflik berujung bentrok itu ...
Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan revisi payung hukum taksi daring dalam Peraturan Menteri 26 tahun 2017 atas ...