Kedudukan Polri di bawah Presiden sudah final
Sesungguhnya kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan reformasi dan perwujudan dari Demokrasi Pancasila. Jadi, ...
Sesungguhnya kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan reformasi dan perwujudan dari Demokrasi Pancasila. Jadi, ...
Jaringan GUSDURian mengutuk dan mengecam segala bentuk kekerasan kepada dan oleh siapa pun, termasuk yang dialami Ade Armando di tengah ...
Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Jumat (8/4), mulai dari Pemerintah telah menjawab tuntutan dalam demonstrasi mahasiswa hingga Puan ...
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan ...
Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai isu masa jabatan presiden tiga periode sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia dan Presiden Joko ...
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 berada di ranah legislatif, bukan di eksekutif. "Pemerintah tidak ...
Pandemi COVID-19 belum mereda, kegiatan sekolah dan perkantoran belum normal, dunia usaha belum pulih, membengkak-nya pengangguran belum teratasi ...
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR secara formal belum pernah membicarakan terkait wacana penundaan ...
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video yang beredar di YouTube pada 6 Februari 2022, terlihat membagikan narasi tentang pembatalan Pemilihan ...
Ada banyak sekali peristiwa politik, hukum, dan keamanan sepanjang 2021 yang layak untuk dicermati secara saksama, baik sebagai pembelajaran (lesson ...
Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) meminta seluruh kader partainya meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang ...
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Wahiduddin Adams mengharapkan wacana revitalisasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diinisiasi MPR RI dapat ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, ...
Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, DPD telah menggagas perbaikan sistem tata negara dalam amendemen ke-5 Konstitusi, di mana DPD ...
Menjadi destruktif ketika membenturkan urgensi Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) dengan isu-isu politik praktis. PPHN, sebagai visi negara-bangsa, ...