Kedudukan Polri di bawah Presiden sudah final
Sesungguhnya kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang ini adalah hasil perjuangan reformasi dan perwujudan dari Demokrasi Pancasila. Jadi, ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: amandemen uud 1945
GUSDURian kutuk kekerasan di tengah aksi unjuk rasa di depan DPR
Jaringan GUSDURian mengutuk dan mengecam segala bentuk kekerasan kepada dan oleh siapa pun, termasuk yang dialami Ade Armando di tengah ...
Kemarin, Pemerintah jawab tuntutan mahasiswa hingga pemekaran Papua
Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Jumat (8/4), mulai dari Pemerintah telah menjawab tuntutan dalam demonstrasi mahasiswa hingga Puan ...
Wiranto beberkan alasan perpanjangan jabatan Presiden tak akan terjadi
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjelaskan ada empat alasan mengapa wacana perpanjangan masa jabatan ...
Perindo: isu masa jabatan presiden 3 periode bahaya bagi bangsa
Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai isu masa jabatan presiden tiga periode sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia dan Presiden Joko ...
Moeldoko: Amendemen konstitusi urusan DPR
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 berada di ranah legislatif, bukan di eksekutif. "Pemerintah tidak ...
Membaca sikap Presiden Jokowi dan respons Ketua MK RI
Pandemi COVID-19 belum mereda, kegiatan sekolah dan perkantoran belum normal, dunia usaha belum pulih, membengkak-nya pengangguran belum teratasi ...
Arsul: MPR belum pernah bicarakan wacana penundaan Pemilu 2024
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pimpinan MPR dan fraksi-fraksi di MPR secara formal belum pernah membicarakan terkait wacana penundaan ...
Hoaks! Jokowi kembali diangkat sebagai Presiden pada 2024
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video yang beredar di YouTube pada 6 Februari 2022, terlihat membagikan narasi tentang pembatalan Pemilihan ...
Refleksi akhir tahun 2021: Catatan dari Rumah Kebangsaan
Ada banyak sekali peristiwa politik, hukum, dan keamanan sepanjang 2021 yang layak untuk dicermati secara saksama, baik sebagai pembelajaran (lesson ...
Oso minta kader Hanura tingkatkan kepedulian terhadap masyarakat
Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) meminta seluruh kader partainya meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang ...
Hakim MK harap wacana revitalisasi PPHN miliki pertimbangan mendalam
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Wahiduddin Adams mengharapkan wacana revitalisasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diinisiasi MPR RI dapat ...
Komisi II minta mendagri jalankan arahan presiden terkait waktu Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, ...
LaNyalla: DPD berhak ajukan capres-caawapres non-Partai Politik
Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, DPD telah menggagas perbaikan sistem tata negara dalam amendemen ke-5 Konstitusi, di mana DPD ...
Urgensi PPHN versus hoaks amendemen
Menjadi destruktif ketika membenturkan urgensi Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) dengan isu-isu politik praktis. PPHN, sebagai visi negara-bangsa, ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
