Pemerintah tata kewenangan siapkan omnibus law
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus dalam membenahi penataan ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: administrasi negara
Selangkah lagi menuju nestapa KPK
Sejumlah anggota DPR RI mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) akan ...
Himpunan Aktivis Milenial minta pimpinan KPK mundur
Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia, Asep Irama meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK ...
Akademisi: KPK hanya membantu lembaga formal atasi korupsi
Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Kotan Y. Stefanus, SH, Mhum mengatakan, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya ...
Pakar sebut penyerahan mandat KPK kepada presiden inkonstitusional
Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menilai sikap tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada ...
Pakar sebut TP4 kejaksaan efektif cegah tindak pidana korupsi
Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Yos Johan Utama berpendapat bahwa upaya Kejagung dalam mengawal ...
150 peserta adu melahirkan inovasi untuk Kabupaten Bogor
Sebanyak 150 peserta dari berbagai kalangan akan beradu melahirkan inovasi untuk Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam lomba gelar inovasi daerah yang ...
Pengamat: Ibu kota dan kawasan industri tidak bisa dipisahkan
Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Kalimantan Farid Nurrahman mengatakan kawasan industri tidak bisa dipisahkan dengan pusat ...
PSI nilai pemindahan Ibu Kota Negara penting
Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan Mikhail Gorbachev menilai kebijakan ...
Gerakan Kalbar peduli KPK tolak 10 nama capim KPK
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Kalbar Peduli KPK menolak sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tim panitia seleksi ...
Papua Terkini - Akademisi minta diplomat maksimalkan respon isu Papua
Akademisi Universitas Islam Riau Dr Syahrul Akmal Latief menilai para diplomat atau perwakilan Indonesia di luar negeri dapat lebih menguatkan ...
Ahli hukum tata negara beri rekomendasi kepada presiden
Sejumlah ahli hukum tata negara memberikan beberapa rekomendasi hasil dari dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) VI, mengenai kabinet ...
Mahasiswi Unand ditemukan tewas tergantung
Mahasiswi Universitas Andalas (Unand) Meysi Aulia (19) ditemukan tergantung di sebuah rumah kos di Jalan Kapalo Koto Nomor 48 Pauh, Padang, Sumatera ...
Jokowi minta Hukum Tata Negara cepat merespon perubahan dunia
ANTARA - Presiden Joko Widodo meminta para ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merespon perubahan dunia yang cepat. Jokowi juga ...
Rencana pemindahan ibu kota tidak perlu dibuat undang-undang
ANTARA - Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud MD menyebut tidak ada pelanggaran prosedur dalam ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
