Pakar sebut uji materi Perppu 1/2020 tidak bisa diterima
Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, uji materi terhadap ...
pemilu.antaranews.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%
Tag: administrasi negara
Pakar: Perppu nomor 1 tahun 2020 tak melindungi koruptor
Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH. MHum mengatakan, Perppu nomor 1 tahun 2020, sama ...
KSP dorong gotong-royong intensifikasi-ekstensifikasi lahan tani
Kantor Staf Presiden menekankan pentingnya gotong-royong dalam intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian selama pandemi ...
Akademisi: Omnibus Law mampu pangkas ego sektoral antarkementerian
Praktisi dan akademisi hukum administrasi negara Universitas Indonesia Hari Prasetiyo menilai bahwa metode Omnibus Law dalam Rancangan Undang-Undang ...
Hari Buruh, penundaan klaster tenaga kerja dapat dipahami
Pemerhati politik, Cecep Darmawan mengatakan tuntutan buruh soal penundaan klaster tenaga kerja saat Hari Buruh dapat dipahami dalam rangka mencari ...
Tjahjo: Indonesia butuh pemimpin siap segala situasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang siap dalam ...
Pakar sebut larangan mudik tidak melanggar HAM
Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr.Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, larangan mudik yang dikeluarkan ...
Peserta PKN-LAN kunjungan virtual ke Desa Wisata Lerep Semarang
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara melakukan kunjungan virtual ke Desa Wisata Lerep, Kabupaten Semarang, Jawa ...
Pengamat: Anggaran COVID-19 Jember dikhawatirkan bermasalah
Pengamat kebijakan keuangan daerah Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan anggaran penanganan COVID-19 yang dialokasikan Pemerintah ...
Ahli hukum setuju penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional
Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH.MHum mengatakan, sangat setuju dengan langkah ...
Akademisi: Pemerintah mampu atasi rencana chaos kelompok vandalisme
Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang John Tuba Helan menyakini pemerintah melalui aparat keamanan baik Polri dan TNI mampu ...
Pengamat sebut sikap Presiden Jokowi terhadap napi koruptor tepat
Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum menilai, sikap Presiden Joko ...
Pengamat sebut perlu perppu tunda pilkada
Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, perlu peraturan pemerintah ...
Pengamat: Revisi PP 19/2012 bebaskan koruptor tak cerminkan keadilan
Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, rencana merevisi PP 19/2012 ...
Kemarin, penahanan mesti selektif sampai pakar bicara pembebasan napi
Sejumlah informasi penting menghiasi berita hukum pada Kamis (2/4) kemarin, mulai dari Kapolri Jenderal Pol Idham Azis minta penyidik selektif tahan ...
Pilpres
Arsip Pemilu
Seleb Politik
Pileg
