Melepaskan nuansa kolonial dalam melahirkan KUHP baru
Tidak banyak yang tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan rujukan aparat pada saat ini merupakan produk hukum yang ...
Tidak banyak yang tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan rujukan aparat pada saat ini merupakan produk hukum yang ...
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hasil dialog publik tentang Rancangan Kitab Undang-Undang ...
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyinggung pasal yang mengatur soal obstruction of justice atau ...
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyosialisasikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada mahasiswa ...
Akademisi Hukum Pidana dari Universitas Jember I Gede Widhiana Suarda menilai saat ini masyarakat umum tidak banyak lagi yang menanyakan terkait ...
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menepis tudingan atau pandangan yang mengatakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum ...
ANTARA -Presiden Joko Widodo meminta 14 pasal krusial dalam RKUHP didiskusikan dengan masyarakat, Timnas U16 melakukan rotasi pemain jelang laga ...
ANTARA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pada Selasa (2/8) mengatakan 14 pasal dalam Rancangan Kitab ...
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus dilakukan antara pemerintah dan ...
Penyerapan aspirasi publik menjadi sangat krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) oleh ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI bahwa konstitusi mengatur pelibatan masyarakat dalam ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan urgensi apabila membawa ...
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal ...