counter

Yusril: Tidak mungkin MA sidangkan kasasi Prabowo-Sandi

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta
Yusril Ihza Mahendra memberikan pernyataan pada awak media di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/7/2019). (Antara/Ricky Prayoga)
Yusril menambahkan dirinya mengaku heran atas pengajuan kasasi tersebut ke MA, karena sebelumnya dirinya mendengar calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah menerima keputusan MK dan tidak akan melakukan upaya hukum la
Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak mungkin lagi Mahkamah Agung (MA) menyidangkan kasus yang dikasasi oleh pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tanggal 3 Juli 2019 lalu, terkait pemilu 2019.

"Tidak mungkin MA akan menyidangkan kembali kasus ini dan pasti ditolak karena beberapa alasan," kata Yusril di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Alasan pertama MA akan menolak permohonan kasasi dan tidak akan menyidangkannya, jelas Yusril, karena dalam persoalan yang diadukan adalah mengenai keharusan pemilu diulang, diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf karena terjadi pelanggaran dan terjadi kecurangan, tidak bisa langsung kasasi tanpa ada perkara tingkat pengadilan pertama.

Gugatan itu, tutur Yusril, teregistrasi pada 3 Juli 2019 lalu yang artinya diajukan sepekan sesudah putusan MK yang menolak permohonan Prabowo-Sandi seluruhnya karena tidak berhasil membuktikan.

Kasasi itu juga sama dengan perkara yang diajukan BPN, yang sebelumnya ditolak di Bawaslu soal pelanggaran administrasi tersruktur, sistematis, dan masif.

"Perkara sebelum pengadilan MK itu, tidak disidangkan oleh Bawaslu karena mereka tidak melampirkan bukti yang jadi persyaratan hingga akhirnya mengajukan kasasi, tapi MA menolak, bahkan dikuatkan dengan alasan baru karena pemohon salah orang, seharusnya pak Prabowo-Sandi. Tapi muncul lagi tiba-tiba pemohonnya diganti bukan lagi pak Djoko Santoso dan langsung kasasi," tutur Yusril.

Baca juga: Yusril yakin MA tolak permohonan kasasi kedua Prabowo-Sandi

"Saya agak heran mestinya kalau perkara itu diulang diganti pemohonnya pak Prabowo-Sandi kan mulai dari Bawaslu lagi, kalau gak diterima, kasasi lagi. Tapi kok langsung kasasi bukannya dari tingkat pertama," ucapnya.

Adapun alasan kedua, tutur Yusril, adalah berkenaan dengan pelanggaran pemilu secara tersruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sesungguhnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

"Dan MK itu putusanya final dan mengikat. Jadi menurut saya masalah sebenarnya sudah selesai," ucap Yusril.

Baca juga: Soal gugatan Prabowo lagi ke MA, KPU: Bagi kami sudah selesai

Yusril menambahkan dirinya mengaku heran atas pengajuan kasasi tersebut ke MA, karena sebelumnya dirinya mendengar calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah menerima keputusan MK dan tidak akan melakukan upaya hukum lagi.

"Tapi kok tiba-tiba sekarang ada perkara baru didaftarkan 3 juli 2019. Tapi saya dengar juga bantahan dari pihak BPN pak Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan Gerindra gak tahu, pak Prabowo-Sandi juga gak berikan kuasa. Tapi rasanya tidak mungkin advokat mendaftarkan perkara kalau tidak ada surat kuasanya. Jadi kita lihat aja kasus ini ya bagaimana," ucap Yusril.

Sebelumnya, Pengacara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Kasasi terkait dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilpres 2019. Pengajuan ini merupakan yang kedua kalinya setelah kasasi yang pertama oleh BPN ditolak oleh MA sehari sebelum putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: PAN tentukan arah politik setelah rakernas

 

PBB di Istana, menurut Yusril hanya silaturahmi

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
Sejumlah partai ramai-ramai persoalkan rekomendasi Bawaslu Sebelumnya

Sejumlah partai ramai-ramai persoalkan rekomendasi Bawaslu

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020 Selanjutnya

Rapat bahas Peraturan KPU Pilkada 2020