counter

Sidang pileg, jumlah dapil bermasalah terbanyak di Papua

KPU RI tetapkan hasil Pemilu 2019 setelah putusan MK
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk DPR dan DPRD Provinsi Jawa Timur didampingi hakim MK Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) di Jakarta, Selasa (9-7-2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan Papua menjadi provinsi dengan jumlah dapil yang paling banyak dipermasalahkan dalam sidang perkara sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi.

"Papua merupakan provinsi dengan jumlah dapil terbanyak yang dipermasalahkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, yaitu 135 dapil," ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU Pegunungan Arfak Papua Barat siapkan bukti PHPU di MK

Selain jumlah dapil terbanyak, Papua juga menjadi provinsi dengan jumlah partai terbanyak yang mengajukan permohonan yaitu 17 partai.

Selain itu jumlah dapil yang paling banyak dipermasalahkan selanjutnya terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu 41 dapil.

Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi tanpa dapil yang dipermasalahkan.

Dari 249 perkara PHPU DPR dan DPRD, total dapil yang dipermasalahkan adalah 563.

Baca juga: Gubernur Papua Barat: Jangan gaduh sikapi sidang MK

Adapun jumlah perkara yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi berjumlah 260 perkara, dengan rincian; 249 perkara DPR dan DPRD provinsi serta kabupaten yang digugat oleh partai politik, satu perkara DPRD provinsi yang dimohonkan oleh Ketua Adat Lagapo Provinsi Papua, dan 10 perkara DPD RI.

Peneliti LIPI: evaluasi pemilu serentak demi demokrasi yang lebih baik

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Pengurus PPP temui Presiden Jokowi Sebelumnya

Pengurus PPP temui Presiden Jokowi

KPU Maluku tak pernah usulkan penundaan calon anggota DPRD terpilih Selanjutnya

KPU Maluku tak pernah usulkan penundaan calon anggota DPRD terpilih