counter

Pengamat hukum tata negara: TKN tidak perlu hadirkan saksi

Penegakan netralitas ASN pada Pemilu butuh keterlibatan publik
Kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum tata negara Hifdzil Alim mengatakan pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf sebagai termohon tidak perlu menghadirkan saksi fakta pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Jumat (21/6).

“Keterangan saksi pemohon (Prabowo-Sandi) secara tidak langsung menguatkan dalil termohon, sehingga termohon tidak perlu menghadirkan saksi,” ujar Hifdzil yang juga Direktur HICON Law & Policy Strategies, Kamis (20/6).

Menurut Hifdzil, keputusan menghadirkan saksi atau tidak merupakan bentuk strategi dan hak masing-masing pihak, tidak ada yang aneh dengan keputusan tersebut.

“Mungkin saja pihak TKN merasa bahwa ternyata saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak memiliki verivikasi fakta namun hanya melalui perantara, sehingga tidak ada yang perlu dibantah ya sudah,” tambahnya.

Baca juga: TKN nilai kesaksian saksi ahli KPU sukses bantah tuduhan kubu 02

Sementara itu, kuasa hukum tim termohon Luhut Pangaribuan mengatakan pihaknya berencana menghadirkan pakar hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2019 pada Jumat (21/6).

Menurut Luhut, keterangan Eddy Hiariej nantinya untuk menguatkan argumentasi tidak adanya kecurangan dan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019 seperti yang didalilkan pemohon.

Selain Eddy Hiariej yang akan memberi keterangan dari aspek pemilu, kubu 01 juga akan menghadirkan Heru Widodo yang dalam disertasinya meneliti sengketa pilkada sebagai ahli.

Baca juga: Sidang MK, Yusril seperti KPU hanya akan hadirkan ahli
Baca juga: TKN yakini tim hukum mudah patahkan dalil Prabowo-Sandi

Makna damai pascasengketa pemilu

Pewarta:
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
Sidang MK, momen menarik sidang sengketa Pilpres 2019 Sebelumnya

Sidang MK, momen menarik sidang sengketa Pilpres 2019

Gubernur memastikan 120 anggota DPRD Jatim dilantik 31 Agustus 2019 Selanjutnya

Gubernur memastikan 120 anggota DPRD Jatim dilantik 31 Agustus 2019