Mendagri tegaskan DPT sudah "clean" dan "clear"

DKPP perintahkan KPU berhentikan Ilham Saputra dari ketua divisi
Mendagri tegaskan DPT sudah “clean” dan “clear. (Hanni Sofia)
Enggak ada, kalau di data yang kami sampaikan ke KPU itu 'fix'. ‘Clean and clear'. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah tidak ada persoalan atau disebutnya “clean” dan “clear”.

"Menurut saya 2017 Kemdagri sudah menyerahkan DP4 ‘clear’. Dan kewenangan menentukan DPT itu adalah KPU. Tapi KPU juga sering mengundang kami untuk menyinkronkan DPT itu. Jadi menurut kami DPT itu ‘clean and clear’. Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama, semua sepakat," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia menanggapi terkait Sidang MK yang mempersoalkan DPT dalam Pilpres 2019.

Saksi dalam Sidang MK sempat menyatakan ada sekitar 17 juta nama terdaftar di DPT siluman alias fiktif.

“Enggak ada, kalau di data yang kami sampaikan ke KPU itu 'fix'. ‘Clean and clear'. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan," tegasnya.

Tjahjo bahkan menegaskan bahwa data dari kementeriannya yang telah disampaikan ke KPU dan telah dicocokan dengan NIK benar-benar sudah sesuai.

"Menurut data kami, yang kami serahkan ke KPU, hasil koordinasi dengan KPU untuk menyinkronkan, mencocokkan DPT itu lewat NIK yang ada di kami ‘clean and clear’, dari 187 juta itu aman," ujarnya.

Sementara soal KTP palsu, Tjahjo mengatakan bahwa KTP seperti itu tidak akan mungkin bisa digunakan.

"KTP palsu kan enggak akan mungkin bisa dipakai. Siapa yang mau pake KTP palsu. Itu 'fix' per-TPS domisili dimana. 'Dobel' TPS aja enggak mungkin kok," ucapnya.

Mendagri sayangkan jika ada ormas yang tolak Pancasila

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Saksi pemohon sebut Gubernur Jateng lakukan deklarasi dukung 01 Sebelumnya

Saksi pemohon sebut Gubernur Jateng lakukan deklarasi dukung 01

Amien: Pertemuan Jokowi-Prabowo tidak bicarakan pembagian kekuasaan Selanjutnya

Amien: Pertemuan Jokowi-Prabowo tidak bicarakan pembagian kekuasaan