pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Formappi: aksi massa tidak akan pengaruhi MK

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Sejumlah aktivis pro-demorkasi menghadiri diskusi terkait isu politik terkini di Kantor Formappi di Jakarta, Kamis (13/6). (Rangga Pandu Asmara Jingga)
Tidak perlu turun ke jalan untuk dukung-mendukung begitu ya. Karena MK tidak akan pernah terpengaruh oleh pihak diluar MK
Jakarta (ANTARA) - Forum Masyarakat Peduli Pemilu Indonesia (Formappi) menekankan aksi massa tidak perlu dilakukan selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi karena aksi itu akan sia-sia dan tidak akan pernah bisa memengaruhi hakim konstitusi.

"Tidak perlu turun ke jalan untuk dukung-mendukung begitu ya. Karena MK tidak akan pernah terpengaruh oleh pihak diluar MK," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Made mengatakan MK hanya akan memutus perkara berdasarkan dua hal yaitu fakta persidangan dan keyakinan hakim itu sendiri.

"Tidak akan ada yang bisa memengaruhi berapa pun massa aksinya. MK tidak bisa dipaksa-paksa," jelas dia.

Peneliti Formappi lainnya Lucius Karus berharap situasi nasional tetap kondusif selama sidang MK yang dijadwalkan dimulai Jumat (24/6) besok.

Dia mengatakan apapun putusan MK akan memperkuat legitimasi bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya.

Capres 02 Prabowo Subianto sebelumnya telah mengimbau pendukungnya tidak melakukan aksi massa di sekitar gedung MK selama proses persidangan. Prabowo meminta pendukungnya menyerahkan proses hukum kepada MK.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf juga menyatakan bahwa pendukung Jokowi pasti memercayakan proses hukum kepada MK.
Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
KPU Biak umumkan caleg terpilih setelah putusan sidang MK Sebelumnya

KPU Biak umumkan caleg terpilih setelah putusan sidang MK

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten