Wasekjen Demokrat anjurkan kedua capres bubarkan koalisi

Polisi temukan TKP lima korban tewas kericuhan 22 Mei
Wasekjen Demokrat, Rachland Nashidik. (cc)
Jakarta (ANTARA) - Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menganjurkan kedua capres segera membubarkan koalisi untuk menurunkan tensi politik yang tinggi di akar rumput.

Dalam akun Twitter @RachlanNashidik, awalnya dia menganjurkan pembubaran koalisi kepada Prabowo, dengan alasan pemilu sudah usai.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

Dia kemudian juga memberikan anjuran yang sama kepada Jokowi, bahwa mempertahankan koalisi sama halnya dengan mempertahankan perkubuan politik di akar rumput.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ujar dia.

Dia mengatakan siapapun Presiden terpilih pascaputusan MK, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet.

"Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," kata dia.

Dia meminta Jokowi dan Prabowo bertindak benar dengan segera membubarkan koalisinya. Menurut dia, dalam situasi saat ini perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput.

"Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," ujar dia.



 

AHY jembatani komunikasi Jokowi dengan SBY

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Pengamat: Sinyal Demokrat untuk merapat kian kuat Sebelumnya

Pengamat: Sinyal Demokrat untuk merapat kian kuat

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara Selanjutnya

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara