Ketua Umum PB HMI ingatkan pemuda jaga stabilitas negara

Polisi temukan TKP lima korban tewas kericuhan 22 Mei
Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al Jihad (Istimewa)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad mengingatkan generasi muda atau kaum milenial untuk mendukung TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas negara.

"Negara Indonesia menjadi maju dan sejahtera, maka harus selalu dalam keadaan stabil pada semua aspek, terutama politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya," kata Respiratori Saddam Al Jihad melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, menjaga stabilitas negara tentunya harus mengutamakan menjaga kedaulatan rakyatnya sebagai bangsa.

Penulis buku "Pancasila Ideologi Dunia" ini menengarai, saat ini ada upaya-upaya de-ideologisasi ke-Indonesia-an oleh pihak tertentu, sehingga TNI dan Polri harus kuat menjaga stabilitas negara.

HMI dengan kekritisannya, kata dia, mengusulkan ide-ide substansial yang seharusnya dengar oleh Negara. Saddam juga menegaskan, yang terpenting dalam gejolak politik saat ini, setiap individu anak bangsa harus menghindari sikap negatif menjadi provokator.

"Mari kita semua berupaya mencari solusi kebangsaan dengan membangun kebersamaan dan persatuan," katanya.

Menurut dia, antisipasi terhadap gerakan "penumpang gelap" saat ini, harus sungguh-sungguh diantisipasi oleh TNI-Polri.

"Masyarakat jangan dipertontonkan rasa takut terhadap aksi terorisme yang memanfaatkan momentum politik, dengan mengambil keuntungan pada situasi politik nasional yang menghangat saat ini," katanya.

Saddam juga mengingatkan, agar semua elemen bangsa dapat menurunkan tensi politik dan sama-sama menjaga persatuan bangsa.

Indonesia akan Bawa Negara Samudera Hindia Damai

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Mahasiswa bagikan tasbih kepada petugas Brimob di Bawaslu RI Sebelumnya

Mahasiswa bagikan tasbih kepada petugas Brimob di Bawaslu RI

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara Selanjutnya

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara