Jalan Thamrin masih ditutup Rabu

BSSN tangani 28,8 juta serangan server KPU
Massa pengunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (ANTARA News/Astrud Faidlatul Habibah)
Ada kemungkinan karena besok diprediksi akan terjadi penumpukan massa. Oleh karenanya persiapan untuk rekayasa arus lalin tetap dipersiapkan untuk besok
Jakarta (ANTARA) - Lalu lintas di Jalan Thamrin, Jakarta, baik dari arah Jalan Sudirman menuju Monas, mau pun sebaliknya masih akan ditutup pada Rabu (22/5) karena massa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diperkirakan meningkat.

"Ada kemungkinan karena besok diprediksi akan terjadi penumpukan massa. Oleh karenanya persiapan untuk rekayasa arus lalin tetap dipersiapkan untuk besok," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo usai buka bersama di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Polda Metro Jaya disebutnya sudah mempersiapkan rekayasa untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan massa yang lebih besar dibanding hari ini.

Untuk hari ini, akibat lalu lintas di Jalan Thamrin ditutup, lalu lintas di jalan-jalan sekitar kawasan tersebut juga menjadi macet.

Sejumlah koridor bus TransJakarta pun dialihkan untuk menghindari jalan yang ditutup tersebut.

Selain rekayasa jalan di sekitar Gedung Bawaslu dan KPU RI, sekitar 40.000 pasukan TNI-Polri mengamankan objek vital di DKI Jakarta lain, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR, sentra-sentra perekonomian serta kantor-kantor kedutaan negara asing.

Polisi memberlakukan siaga satu mulai 21 hingga 25 Mei 2019 untuk pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Polri mencatat lebih dari 1.300 orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Selasa.

Massa yang datang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Jember, Kalimantan, Sumatera hingga Papua.

Bawaslu tindak lanjut 7 laporan dugaan pelanggaran Pemilu

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
DPRD Palangka Raya: Masyarakat tak perlu terlibat 'people power' Sebelumnya

DPRD Palangka Raya: Masyarakat tak perlu terlibat 'people power'

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf siap hadapi saksi Prabowo-Sandi sidang MK Selanjutnya

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf siap hadapi saksi Prabowo-Sandi sidang MK