Kapolda ingatkan masyarakat tidak lakukan aksi

Mahfud MD: saksi PHPU tidak perlu minta perlindungan LPSK
Personel Brimob mengendarai sepeda motor saat melakukan patroli gabungan bersama TNI, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/5/2019). Patroli yang dilaksanakan pihak Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut tersebut dalam rangka meningkatkan rasa aman di wilayah Sumut pasca rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/foc. (ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI)
Palembang (ANTARA) - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengingatkan masyarakat untuk tidak melaksanakan aksi terkait pengumuman hasil Pemilu 2019.

 "Jadi diimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi atau yang disebut people power," kata Kapolda Sumatera Selatan di Palembang, Selasa.

Menurut dia, pemilihan umum merupakan agenda resmi yang telah diatur dalam undang-undang. Sementara untuk di Sumsel telah dilakukan tanpa ada kendala.

"Sumsel sudah selesai dan tidak ada kendala. Kalau ada ajakan contohnya pergerakan people power tidak usah diikuti," katanya.

 
Dia mengatakan, di Sumsel sudah sepakat menyatakan pemilu berjalan dengan baik. Pelaksanaannya diserahkan kepada penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu.

Selain itu, sebagai tugas pokok, Kepolisian adalah bagaimana menegakkan Kamtibmas supaya Sumsel tetap kondusif.

Dengan amannya suatu wilayah maka investor dengan tentram dan damai menanamkan modal untuk kemajuan Sumsel, ujar dia.
Baca juga: Polres Madiun amankan dua unit bus bawa massa aksi 22 Mei
Baca juga: Antisipasi aksi massa jelang penetapan hasil pemilu, PMI siaga
Baca juga: Prabowo imbau aksi pendukungnya berjalan damai

Melanggar pidana pemilu, Bupati Merauke divonis 4 bulan penjara

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Polres Madiun amankan dua unit bus bawa massa aksi 22 Mei Sebelumnya

Polres Madiun amankan dua unit bus bawa massa aksi 22 Mei

Seluruh PPK Cilincing dan Koja jadi tersangka tindak pidana Pemilu Selanjutnya

Seluruh PPK Cilincing dan Koja jadi tersangka tindak pidana Pemilu