Golkar tolak "people power" 22 Mei 2019

Partai Golkar menegaskan agar pihak-pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau MK (Mahkamah Konstitusi). Bukan untuk mencari solusi di jalanan. Jadi partai Golkar menolak 'people power'

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partai yang dipimpinnya menolak aksi "people power" pada 22 Mei 2019 yang ditujukan untuk menolak hasil Pemilu 2019.

"Partai Golkar menegaskan agar pihak-pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau MK (Mahkamah Konstitusi). Bukan untuk mencari solusi di jalanan. Jadi partai Golkar menolak 'people power'," kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Minggu.

Airlangga menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta fungsionaris Partai Golkar lainnya.

Sebelumnya merebak isu gerakan massa yang disebut "people power" jelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Gerakan itu menyebut akan mendatangkan massa dari berbagai daerah untuk mengepung kantor KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Sejak reformasi kita sepakat membatasi masa jabatan presiden dan menyelenggarakan pemilu, pemilihan langsung. Oleh karena itu dalam pemilu yang lalu seluruh parpol telah sepakat hari ini, dari apa yang kami monitor terhadap hasil pileg dan 80 persen masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dan ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," tegas Airlangga.

Golkar, menurut Airlangga, menjadi yang terdepan dalam melawan pihak-pihak yang tidak menghendaki kemajuan, tapi hendak menjerumuskan mereka dalam perpecahan.

"Dalam sejarah 'people power' di Indonesia yang muncul untuk mengganti kepemimpinan yang panjang dapat kita lihat di tahun 1965 dan 1998," ungkap Airlangga.

Sebagai salah satu partai yang pertama mengusung Jokowi sebagai presiden, partai Golkar, menurut Airlangga, sudah sepenuhnya berkomitmen memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Partai Golkar 'all out' berkomitmen mendukung semua kader tingkat pusat, daerah, kecamatan desa untuk menggalang dukungan termasuk senior partai Golkar hadir di sini para senior. Pak Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung dan Agung Laksono hadir di sini. Oleh karena itu beliau-beliau itu berkeliling ke 34 provinsi untuk memenangkan pak Jokowi dan memenangkan partai Golkar," tambah Airlangga.

Ia menilai bahwa kemenangan tersebut harus dijaga dan terus menerus bekerja lebih baik mengabdi untuk bangsa dan negara.

"Oleh karena itu, saya mengimbau semua kader membuktikan konsistensi perjuangan, menjadi pelopor kemajuan bangsa di masa mendatang, mengiringi kepemimpinan bapak presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya," tutur Airlangga.

Berdasarkan situs pemilu2019.kpu.go.id, Minggu (19/5) data yang sudah masuk ke Situng KPU sebanyak 422.336 atau 51,92 persen dari total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Hasilnya adalah PDIP mendapat 20,12 persen suara, Partai Golkar 12,99 persen suara, Gerindra 11,69 persen suara, dan PKB 9,61 persen.