Polri-TNI Jember perketat "sweeping" warga ikut aksi "people power"

JK: Wajar jika parpol minta jatah kursi menteri
Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo (kiri) bersama anggota polwan memeriksa tas penumpang di dalam KA Mutiara Timur saat berhenti di Stasiun Jember, Jawa Timur, Minggu (19/5) (Zumrotun Solichah)
Setelah melakukan razia di Terminal Tawangalun pada Sabtu (18/5) malam, hari ini Polres bersama Kodim 0824 melakukan sweeping untuk mencegah gerakan massa ke Jakarta terkait dengan aksi people power
Jember (ANTARA) - Polres Jember bersama Kodim 0824 memperketat "sweeping" terhadap warga yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti ajakan aksi "people power" pada 22 Mei 2019 dengan melakukan patroli gabungan di Stasiun Jember dan Terminal Tawang alun, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

"Setelah melakukan razia di Terminal Tawangalun pada Sabtu (18/5) malam, hari ini Polres bersama Kodim 0824 melakukan sweeping untuk mencegah gerakan massa ke Jakarta terkait dengan aksi people power," kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo di Stasiun Jember.

Menurutnya Polri dan TNI akan melakukan patroli rutin di beberapa titik untuk mencegah gelombang massa yang akan berunjuk rasa dengan dalih "people power" di Jakarta karena hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh masyarakat.

"Penolakan terhadap hasil Pemilu 2019 yang nantinya ditetapkan oleh KPU RI sebaiknya disampaikan kepada Bawaslu di masing-masing daerah, sehingga tidak perlu mengikuti aksi people power ke Jakarta," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, perjalanan jauh juga memiliki risiko yang cukup tinggi, apabila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sehingga ia mengimbau warga Jember yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa dilaksanakan di Jember dan tidak perlu ke Jakarta.

"Kami terus memantau dan mengantisipasi mobilisasi massa ke Jakarta dengan melakukan razia secara berkelanjutan di terminal, stasiun, dan sejumlah agen travel yang menyewakan bus ke Jakarta," katanya.

Selain itu, lanjut dia, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena para penumpang dilarang membawa senjata tajam yang berbahaya dan mereka yang kedapatan membawa senjata tajam dapat dijerat dengan UU Darurat tahun 1951 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun.

Sementara Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf Arif Munawar mengatakan kegiatan patroli bersama Polres Jember merupakan patroli yang rutin dan biasa dilakukan, bahkan selama Ramadhan tercatat sudah lima kali melakukan patroli secara bersama-sama.

"Patroli hari ini dilakukan dalam rangka memonitor kemungkinan adanya warga Jember yang akan berangkat ke Jakarta dengan tujuan ikut aksi ajakan people power saat pengumuman hasil Pemilu oleh KPU RI pada 22 Mei 2019," tuturnya.

Dari hasil patroli bersama, lanjut dia, pihaknya belum menemukan massa yang berangkat ke Jakarta dalam rangka ikut turun ke jalan terkait ketidakpuasan hasil Pemilu 2019 dan patroli gabungan terus dilaksanakan hingga jajaran Polsek bersama Koramil di wilayah masing-masing.

Pantauan di lapangan, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo bersama Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf Arif Munawar juga mendatangi kantor bus malam PO Lorena dengan rute Jember-Jakarta untuk menanyakan perkembangan penumpang menjelang 22 Mei 2019.

Pihak PO Lorena menyampaikan bahwa penumpang masih dalam batas normal dan tidak ada lonjakan signifikan untuk keberangkatan ke Jakarta, bahkan pihaknya perusahaan otobus tersebut tidak menerima pemesanan tiket rombongan.

Baca juga: Polresta Tangerang imbau warga tidak ikut "people power"

Baca juga: Mahasiswa Banten tidak menanggapi ajakan "people power"

Baca juga: Polres Jember antisipasi pergerakan massa "people power"

Menikmati wisata alam pegunungan sembari ngetrail

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
Empat nama ini akan menjadi anggota DPD asal Papua Sebelumnya

Empat nama ini akan menjadi anggota DPD asal Papua

Diduga manipulasi suara, JPU tuntut PPK Koja satu tahun penjara Selanjutnya

Diduga manipulasi suara, JPU tuntut PPK Koja satu tahun penjara