Fadli usul pembentukan TGPF meninggalnya penyelenggara pemilu

Ini kata KPU DKI bagi pemilih sebelum ke TPS pada Rabu
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon memantau secara langsung proses input data suara pemilihan presiden 2019 di KPU RI, Jakarta, Jumat (3/5/2019). (Astrid Faidlatul Habibah)
Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta karena ini menyangkut nyawa manusia
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019.

"Perlu ada semacam Tim Gabungan Pencari Fakta karena ini menyangkut nyawa manusia, satu orang nyawa saja sangat serius apalagi sampai 600 orang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya usai menerima Relawan 02 untuk 574 Korban Pemilu, di Kompleks Parlemen.

Fadli menilai kalau TGPF itu tidak dibentuk, orang akan bertanya-tanya dan terus menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi karena secara kasuistik, mereka ada yang muntah darah.

Menurut dia, apa yang sebenarnya terjadi harus diinvestigasi, apakah karena kelelahan, keracunan, atau ada hal lain karena banyak spekulasi penyebab meninggalnya penyelenggara pemilu tersebut.

"Spekulasi penyebab kematian sampai hal yang gaib seperti terkena santet. Ini realitas perbincangan di tengah masyarakat, tidak bisa dianggap enteng," ujarnya.

Menurut dia, saat ini semakin banyak aspirasi masyarakat yang menyampaikn terkait banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit.

Fadli mengatakan untuk menyelesaikan hal itu, dirinya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) ataupun Panitia Kerja (Panja) di DPR RI.

"Saya kira Pansus lebih kuat untuk menginvestigasi, ini diperlukan dan sangat penting untuk nanti hasilnya bisa mengevaluasi apa yang sesungguhnya terjadi jika tidak ada spekulasi kecuali ada temuan yang di luar dugaan," katanya.

Dia menilai jumlah KPPS yang meninggal mendekati angka 600 jiwa menjadi kejadian luar biasa sehingga harus direspon cepat oleh pemerintah.

Fadli mempertanyakan sikap pemerintah yang belum merespon kejadian tersebut secara proporsional karena seharusnya pemerintah yang paling perhatian terkait persoalan tersebut.

Baca juga: Wapres: Tuduhan KPPS meninggal akibat diracun itu berlebihan
Baca juga: IDI: kematian petugas KPPS bukan karena kelelahan


 
Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
FKUB dan MUI Batang waspadai gerakan "People Power" Sebelumnya

FKUB dan MUI Batang waspadai gerakan "People Power"

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 Selanjutnya

KPU Kabupaten Boyolali fasilitasi pengguna kursi roda di simulasi pemungutan suara Pilkada 2024