pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Personil gabungan perketat pengamanan rekapitulasi suara Sulbar

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Kapolda Sulbar, Brigjend Polisi Baharuddin Djafar, melakukan pengecekan lansung pengamanan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2019 ditingkat KPU Provinsi Sulbar di Mamuju 9/5 (Antaranews/ M Faisal Hanapi
Mamuju (ANTARA) - Personil gabungan TNI dan Polri memperketat pengamanan rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2019 ditingkat KPU Provinsi Sulbar.

Kapolda Sulbar, Brigjend Polisi Baharuddin Djafar, melakukan pengecekan langsung pengamanan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2019 ditingkat KPU Provinsi Sulbar di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan, kepada personilnya untuk memperketat penjagaan pada ruang masuk rapat pleno KPU Sulbar yang berlangsung di Hotel Srikandi Mamuju.

"Jika tidak ada kartu peserta jangan biarkan masuk apapun alasannya," katanya.

Ia mengatakan meski diperketat namun setiap pelaksanaan tugas harus tetap mengutamakan sopan santun.

"Tegas tapi humanis, itulah cara kerja Polri yang profesional," katanya.

Menurut dia memasuki hari kedua, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi Sulbar, pengamanan masih terus ditingkatkan.

Kapolda meminta, seluruh personil agar lebih jelih dalam mengamati situasi yang berpotensi mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi suara.

Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Hj. Mashura menyatakan, dalam pengamanan ini, Polda menerjunkan personil gabungan yang terdiri dari Samapta, Brimob dan dibantu dari TNI.

Baca juga: Situng KPU sudah capai 74,99 persen TPS
Baca juga: KPU selesaikan rekapitulasi Pemilu 129 PPLN
Baca juga: Prabowo-Sandiaga unggul di tiga kabupaten di Riau
Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
Hanura ajukan keberatan minta Formulir C Plano dibuka Sebelumnya

Hanura ajukan keberatan minta Formulir C Plano dibuka

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten