Wamena (ANTARA) - Demonstran yang merupakan masyarakat Distrik Pelebaga, di Kabupaten Jayawijaya, Papua, mendatangi lokasi pleno kabupaten dan meminta KPU melakukan pleno distrik sebelum melakukan pleno tingkat kabupaten.
Berdasarkan pantauan, demonstrasi damai yang dilakukan ke Kantor DPRD Jayawijaya, Kamis, (9/5) merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya juga dilakukan dengan aspirasi yang sama.
Seorang demonstran Roni Elopere, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah bertemu satu komisioner KPU Jayawijaya dan yang bersangkutan berjanji untuk memfasilitasi PPD dan panwas Distrik Pelebaga untuk dilakukan pleno tingkat distrik, tetapi hingga kini hal itu tidak dilakukan.
"Dia (komisioner KPU) mengatakan siap fasilitasi PPD, Panwaslu distrik untuk lakukan pertemuan supaya pleno distrik dahulu. Kami tunggu-tunggu tiba-tiba langsung suara distrik dibawa ke DPRD untuk pleno kabupaten," katanya.
Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan sekelompok warga yang melakukan demonstrasi itu merasa dicurangi saat pemilu 17 April kemarin.
Tonny Ananda mengatakan tidak ada kericuhan dari demonstrasi itu, sebab massa tidak anarkis atau membawa alat tajam.
"Mereka ada rasa ketidak puasan karena dari hasil kotak suaranya itu, merasa dicurangi atau apa menurut dia, tetapi kita nanti tunggu pembuktian," katanya.
Kapolres menyarankan elit-elit politik yang menggerakan demonstrasi untuk menempuh jalur hukum apabila ada bukti yang kuat.
"Seharusnya dia melalui bawaslu, buat pengaduan, tidak seharusnya dia pengerahan massa untuk mencari dukungan atau apalah," katanya.
Pada demonstrasi ini massa tidak membawa senjata tajam seperti yang dilakukan beberapa hari lalu.
Berdasarkan pantauan, demonstrasi damai yang dilakukan ke Kantor DPRD Jayawijaya, Kamis, (9/5) merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya juga dilakukan dengan aspirasi yang sama.
Seorang demonstran Roni Elopere, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah bertemu satu komisioner KPU Jayawijaya dan yang bersangkutan berjanji untuk memfasilitasi PPD dan panwas Distrik Pelebaga untuk dilakukan pleno tingkat distrik, tetapi hingga kini hal itu tidak dilakukan.
"Dia (komisioner KPU) mengatakan siap fasilitasi PPD, Panwaslu distrik untuk lakukan pertemuan supaya pleno distrik dahulu. Kami tunggu-tunggu tiba-tiba langsung suara distrik dibawa ke DPRD untuk pleno kabupaten," katanya.
Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan sekelompok warga yang melakukan demonstrasi itu merasa dicurangi saat pemilu 17 April kemarin.
Tonny Ananda mengatakan tidak ada kericuhan dari demonstrasi itu, sebab massa tidak anarkis atau membawa alat tajam.
"Mereka ada rasa ketidak puasan karena dari hasil kotak suaranya itu, merasa dicurangi atau apa menurut dia, tetapi kita nanti tunggu pembuktian," katanya.
Kapolres menyarankan elit-elit politik yang menggerakan demonstrasi untuk menempuh jalur hukum apabila ada bukti yang kuat.
"Seharusnya dia melalui bawaslu, buat pengaduan, tidak seharusnya dia pengerahan massa untuk mencari dukungan atau apalah," katanya.
Pada demonstrasi ini massa tidak membawa senjata tajam seperti yang dilakukan beberapa hari lalu.
Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
