Jakarta (ANTARA) - Partai Gerindra menegaskan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan fakta, bukan opini yang dibangun oleh masyarakat dan elite politik.
"Ini (kecurangan) pemilu adalah fakta, bukan opini," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Selasa.
Ia mencontohkan KPU telah berulang kali salah melakukan input data hasil suara pencoblosan masyarakat dan banyak merugikan suara masyarakat yang memilih Prabowo-Sandi dan menguntungkan pasangan calon lainnya.
"Itu bukan tidak sengaja, melainkan sebuah niatan untuk melakukan kecurangan," ujarnya.
Selain itu, banyak kasus lagi yang terjadi, misalnya DPT ganda, surat suara yang sudah tercoblos Pasangan 01 di Boyolali serta daerah-daerah lain, tempat masyarakat kehilangan hak pilihnya.
Menurut Arief, tuduhan pemerintah yang mengatakan bahwa masyarakat yang menyuarakan kecurangan-kecurangan dan ketidakberesan penyelenggaraan Pemilu 2019 disebut provokator dan akan ditindak secara hukum, maka pemerintahan Jokowi dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
"Nanti neriakin pejabat negara atau lembaga negara yang banyak melakukan korupsi dianggap provokator lagi dan dianggap mendelegitimasi pejabat negara korup dan lembaga negara korup karena dianggap menganggu kerja pejabat negara yang korup," kata Arief.
Selama pemilu dijalankan dengan jurdil dan tidak banyak kecurangan, kata dia, masyarakat tidak akan melakukan kekuatan rakyat untuk mendelegitimasi KPU dan hasil Pemilu 2019.
"Kalau Wiranto (Menko Polhukam) ngancam-ngancam akan menindak keras masyarakat yang menyuarakan ketidakberesan KPU dalam Pemilu 2019, mungkin Wiranto masih terjangkit virus-virus Orde Baru. Ingat, people power pada tahun 1998 itu karena perlakuan Wiranto sebagai Pangab yang mengunakan kekerasan militer ketika masyarakat protes terhadap ketidakberesan pemerintahan Soeharto," tuturnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pihaknya akan menindak pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fItnah, dan ujaran kebencian.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang nyata-nyata melawan hukum yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
"Penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh menuntaskan perhitungan suara, bahkan telah menimbulkan korban ratusan petugasnya sebagai pahlawan demokrasi," kata Wiranto.
"Ini (kecurangan) pemilu adalah fakta, bukan opini," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Selasa.
Ia mencontohkan KPU telah berulang kali salah melakukan input data hasil suara pencoblosan masyarakat dan banyak merugikan suara masyarakat yang memilih Prabowo-Sandi dan menguntungkan pasangan calon lainnya.
"Itu bukan tidak sengaja, melainkan sebuah niatan untuk melakukan kecurangan," ujarnya.
Selain itu, banyak kasus lagi yang terjadi, misalnya DPT ganda, surat suara yang sudah tercoblos Pasangan 01 di Boyolali serta daerah-daerah lain, tempat masyarakat kehilangan hak pilihnya.
Menurut Arief, tuduhan pemerintah yang mengatakan bahwa masyarakat yang menyuarakan kecurangan-kecurangan dan ketidakberesan penyelenggaraan Pemilu 2019 disebut provokator dan akan ditindak secara hukum, maka pemerintahan Jokowi dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
"Nanti neriakin pejabat negara atau lembaga negara yang banyak melakukan korupsi dianggap provokator lagi dan dianggap mendelegitimasi pejabat negara korup dan lembaga negara korup karena dianggap menganggu kerja pejabat negara yang korup," kata Arief.
Selama pemilu dijalankan dengan jurdil dan tidak banyak kecurangan, kata dia, masyarakat tidak akan melakukan kekuatan rakyat untuk mendelegitimasi KPU dan hasil Pemilu 2019.
"Kalau Wiranto (Menko Polhukam) ngancam-ngancam akan menindak keras masyarakat yang menyuarakan ketidakberesan KPU dalam Pemilu 2019, mungkin Wiranto masih terjangkit virus-virus Orde Baru. Ingat, people power pada tahun 1998 itu karena perlakuan Wiranto sebagai Pangab yang mengunakan kekerasan militer ketika masyarakat protes terhadap ketidakberesan pemerintahan Soeharto," tuturnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pihaknya akan menindak pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fItnah, dan ujaran kebencian.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang nyata-nyata melawan hukum yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
"Penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh menuntaskan perhitungan suara, bahkan telah menimbulkan korban ratusan petugasnya sebagai pahlawan demokrasi," kata Wiranto.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
