Lebak (ANTARA) - Ulama Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri, mengatakan, demi persatuan hentikan kalimat kecurangan yang disebarkan masyarakat maupun elit politik melalui media sosial yang ditujukan ke KPU,terkait penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.
"Kita percayakan permasalahan penghitungan rekapitulasi suara pilpres ke lembaga KPU," kata dia yang adalah seorang ulama kharismatik di Kabupaten Lebak, Senin.
Penyebaran kalimat kecurangan yang ditujukan ke KPU tanpa bukti yang kuat maka sama saja dengan fitnah dan berpotensi memecahbelah persatuan.
Sebab, pilpres harus didukung demokrasi yang baik, jujur dan adil tanpa terjadi kejahatan politik.
Karena itu, masyarakat dan elit politik jika menemukan adanya indikasi kecurangan pada pilpres, sebaiknya menempuh jalur resmi,seperti lembaga KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.
Saat ini, kata dia, lembaga KPU dan Badan Pengawas Pemilu bekerja secara profesional agar pelaksanaan pilpres tanpa terjadi kecurangan.
Bahkan, KPU banyak melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) apabila ditemukan adanya kecurangan.
Sedangkan, jika terjadi kejahatan politik uang maupun intimidasi bisa diproses ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu. "Kami mendukung masyarakat dan elit politik bila ditemukan kecurangan dengan didasarkan bukti-bukti yang kuat," kata pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hasanah, di Rangkasbitung itu.
Menurut dia, saat ini, kalimat kecurangan dijadikan narasi khususnya pendukung pasangan calon presiden (capres) nomor urut 02 agar seluruh masyarakat mempercayai yang dialamatkan ke KPU.
Apalagi, tuduhan kecurangan rekapitulasi suara pilpres terstuktur,sistematis dan masif. Penyebar kalimat tuduhan itu, tentu mengundang perpecahan bangsa.
"Kami minta masyarakat dan elit politik agar menjaga kedamaian, persatuan dan percayakan pilpres ke lembaga KPU," kata mantan politisi PPP Kabupaten Lebak.
Berdasarkan laporan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, menyatakan, pihaknya belum menemukan indikasi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di lapangan.
"Kita percayakan permasalahan penghitungan rekapitulasi suara pilpres ke lembaga KPU," kata dia yang adalah seorang ulama kharismatik di Kabupaten Lebak, Senin.
Penyebaran kalimat kecurangan yang ditujukan ke KPU tanpa bukti yang kuat maka sama saja dengan fitnah dan berpotensi memecahbelah persatuan.
Sebab, pilpres harus didukung demokrasi yang baik, jujur dan adil tanpa terjadi kejahatan politik.
Karena itu, masyarakat dan elit politik jika menemukan adanya indikasi kecurangan pada pilpres, sebaiknya menempuh jalur resmi,seperti lembaga KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.
Saat ini, kata dia, lembaga KPU dan Badan Pengawas Pemilu bekerja secara profesional agar pelaksanaan pilpres tanpa terjadi kecurangan.
Bahkan, KPU banyak melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) apabila ditemukan adanya kecurangan.
Sedangkan, jika terjadi kejahatan politik uang maupun intimidasi bisa diproses ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu. "Kami mendukung masyarakat dan elit politik bila ditemukan kecurangan dengan didasarkan bukti-bukti yang kuat," kata pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hasanah, di Rangkasbitung itu.
Menurut dia, saat ini, kalimat kecurangan dijadikan narasi khususnya pendukung pasangan calon presiden (capres) nomor urut 02 agar seluruh masyarakat mempercayai yang dialamatkan ke KPU.
Apalagi, tuduhan kecurangan rekapitulasi suara pilpres terstuktur,sistematis dan masif. Penyebar kalimat tuduhan itu, tentu mengundang perpecahan bangsa.
"Kami minta masyarakat dan elit politik agar menjaga kedamaian, persatuan dan percayakan pilpres ke lembaga KPU," kata mantan politisi PPP Kabupaten Lebak.
Berdasarkan laporan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, menyatakan, pihaknya belum menemukan indikasi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di lapangan.
Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
