Jakarta (ANTARA) - Pergeseran ratusan personel Brimob dari berbagai Polda di tanah air ke Jakarta merupakan upaya Polri menjamin keamanan masyarakat Indonesia setelah Pemilu 17 April 2019, kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini di Jakarta, Kamis mengatakan, pihaknya mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menggeser pasukan Brimob dari beberapa Polda.
Pergeseran pasukan Brimob untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan hal biasa lumrah dan merupakan kegiatan rutin Kepolisian, katanya.
"Ini upaya preventif Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan. Kami mendukung langkah Polri menjaga keamanan pascapemilu," katanya.
Dia mengatakan mewujudkan stabilitas keamanan agar selalu kondusif merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua elemen masyarakat bersama Polri dan TNI harus bahu membahu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jika melihat ada potensi konflik, maka aparat yang berjaga harus dipertebal. Sejauh ini kita melihat situasi keamanan dan ketertiban di Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia sangat kondusif," katanya.
Baca juga: Anies mengatakan pengerahan Brimob ke Jakarta agar tenang dan aman
Usai pemilu, menurut pakar Kepolisian ini, Polri harus siaga penuh memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayom terhadap masyarakat.
"Sudah barang tentu, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran polisi untuk hadir di tengah masyarakat," katanya.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif, dia meminta para elit politik untuk menahan diri dan menghindari pernyataan yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan yang inkonstitusional.
"Kalau ada perbedaan pendapat sebaiknya gunakan jalur hukum sesuai aturan perundangan yang ada," kata pengajar Universitas Dirgantara Suryadarma Jakarta ini.
Baca juga: Brimob dari daerah diperbantukan amankan pentahapan Pemilu 2019
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pengerahan Brimob dari berbagai daerah dilakukan untuk turut mengamankan jalannya tahapan-tahapan Pemilu 2019 di DKI Jakarta.
Menurut dia, tahapan akhir penyelenggaraan Pemilu 2019 akan dilaksanakan di Jakarta sehingga perlu adanya pengamanan yang lebih ketat untuk menjaga pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta. Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan suara. Itu yang paling penting," katanya.
Ratusan Brimob antara lain dari Polda Maluku, Jambi dan Nusa Tenggara Timur saat ini telah berada di Jakarta untuk membantu pengamanan ibu kota negara.
Baca juga: Mabes Polri: Pengerahan Brimob ke Jakarta sebagai bentuk antisipatif
Baca juga: Polda NTT kirim ratusan anggota Brimob ke Jakarta
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini di Jakarta, Kamis mengatakan, pihaknya mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menggeser pasukan Brimob dari beberapa Polda.
Pergeseran pasukan Brimob untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan hal biasa lumrah dan merupakan kegiatan rutin Kepolisian, katanya.
"Ini upaya preventif Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan. Kami mendukung langkah Polri menjaga keamanan pascapemilu," katanya.
Dia mengatakan mewujudkan stabilitas keamanan agar selalu kondusif merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua elemen masyarakat bersama Polri dan TNI harus bahu membahu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jika melihat ada potensi konflik, maka aparat yang berjaga harus dipertebal. Sejauh ini kita melihat situasi keamanan dan ketertiban di Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia sangat kondusif," katanya.
Baca juga: Anies mengatakan pengerahan Brimob ke Jakarta agar tenang dan aman
Usai pemilu, menurut pakar Kepolisian ini, Polri harus siaga penuh memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayom terhadap masyarakat.
"Sudah barang tentu, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran polisi untuk hadir di tengah masyarakat," katanya.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif, dia meminta para elit politik untuk menahan diri dan menghindari pernyataan yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan yang inkonstitusional.
"Kalau ada perbedaan pendapat sebaiknya gunakan jalur hukum sesuai aturan perundangan yang ada," kata pengajar Universitas Dirgantara Suryadarma Jakarta ini.
Baca juga: Brimob dari daerah diperbantukan amankan pentahapan Pemilu 2019
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pengerahan Brimob dari berbagai daerah dilakukan untuk turut mengamankan jalannya tahapan-tahapan Pemilu 2019 di DKI Jakarta.
Menurut dia, tahapan akhir penyelenggaraan Pemilu 2019 akan dilaksanakan di Jakarta sehingga perlu adanya pengamanan yang lebih ketat untuk menjaga pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta. Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan suara. Itu yang paling penting," katanya.
Ratusan Brimob antara lain dari Polda Maluku, Jambi dan Nusa Tenggara Timur saat ini telah berada di Jakarta untuk membantu pengamanan ibu kota negara.
Baca juga: Mabes Polri: Pengerahan Brimob ke Jakarta sebagai bentuk antisipatif
Baca juga: Polda NTT kirim ratusan anggota Brimob ke Jakarta
Pewarta: Santoso
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
