Mabes Polri: Pengerahan Brimob ke Jakarta sebagai bentuk antisipatif

KPU siapkan strategi khusus hadapi sengketa pemilu
Anggota Brimob Polda Lampung mengikuti apel di kawasan Monas, Jakarta, Senin (22/4/2019). Polri melakukan penambahan personel Brimob dari sejumlah daerah untuk Ibukota Jakarta untuk membantu pengamanan paska Pemilu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Jakarta (ANTARA) - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyatakan pengerahan berkompi-kompi pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari berbagai daerah di luar Jakarta ke ibu kota, sebagai bentuk antisipatif.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan pengerahan pasukan itu bukan berarti keadaan Jakarta pasca pemilihan umum tanggal 17 April 2019 lalu, genting, namun sebagai langkah persiapan pada berbagai kemungkinan yang terjadi.

"Secara umum kondisi Jakarta aman terkendali pasca pemilu dan status siaga 1 sudah dicabut Jumat pekan lalu. Pengerahan pasukan Brimob ini, adalah sebagai langkah antisipatif berbagai kemungkinan. Tidak boleh juga kita menganggap enteng persoalan pengamanan ini," kata Dedi dalam pesan singkatnya pada Antara di Jakarta, Rabu petang.

Dari berita Antara di berbagai daerah, diinformasikan berbagai Polda telah mengirimkan sebagian pasukan Brimob-nya untuk membantu keamanan di Jakarta.

Ketika ditanyakan mengenai jumlah kekuatan dan asal daerah personel Brimob perbantuan tersebut, Dedi tidak dapat membeberkannya karena menyangkut standar operasional Brimob itu sendiri.

"Tidak bisa disebutkan karena itu SOP dan bisa berbahaya," ucap Dedi.

Kendati demikian, Dedi menyebutkan anggota Brimob bantuan ini akan terus membantu keamanan Jakarta dengan fokus hingga pelantikan legislatif serta pasangan presiden-wakil presiden.

Rangkaian pemilu sendiri setelah hari pencoblosan adalah pengumuman hasil pemilu pada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar 20 Mei 2019, yang dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa pemilu pada periode 23 Mei hingga 15 Juni 2019 dan diakhiri dengan pelantikan presiden dan wakil presiden sekitar tanggal 20 Oktober 2019 yang sebelumnya dilaksanakan penetapan anggota legislatif berbagai tingkatan.

"Hal ini memang selalu dilakukan setiap pemilu. Jakarta sendiri merupakan barometer nasional. Oleh karenanya kondisi Jakarta harus aman, karenanya Polri dan TNI harus memastikan keamanan jadi hal utama dalam menjamin proses penetapan pemilu," ucap Dedi.

Dari informasi yang masuk ke Antara, sudah ada beberapa Polda yang mengirimkan personel Brimob untuk membantu memperkuat pengamanan di Jakarta.

Mereka adalah Polda Jambi yang mengirimkan dua kompi (lebih kurang 200) personel Brimob ke Jakarta dan Polda Maluku yang mengirimkan dua SSK (Satuan Setingkat Kompi) personel Brimob ke ibu kota.

Kemudian, Polda Bali mengirimkan sekitar dua kompi personel Brimob ke Jakarta serta Polda Kalimantan Barat mengirimkan sekitar satu kompi satuan pasukan Brimob-nya ke ibu kota.

Terbaru, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mengirimkan pasukan Brimobnya. Pasukan Satuan Brimob NTT, dikirim sekitar dua kompi.

Baca juga: Polda NTT kirim ratusan anggota Brimob ke Jakarta

Baca juga: Brimob dari daerah diperbantukan amankan pentahapan Pemilu 2019

Mengobati rindu kepada keluarga dengan video call

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
KPU tunggu keputusan Kemenkeu terkait santunan petugas KPPS meninggal Sebelumnya

KPU tunggu keputusan Kemenkeu terkait santunan petugas KPPS meninggal

KPU Tomohon: Penetapan calon sangat bergantung proses di MK Selanjutnya

KPU Tomohon: Penetapan calon sangat bergantung proses di MK