counter

KPU Kota Kupang tunda pleno PPK

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Ketua KPU Kota Kupang, Deky Ballo. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
Pleno ditingkat PPK baru digelar mulai 23 April, karena orang merayakan Hari Raya Paskah. Hari ini juga masih Paskah kedua
Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, NTT, masih menunda rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), hinggga Selasa, (23/4).

"Pleno ditingkat PPK baru digelar mulai 23 April, karena orang merayakan Hari Raya Paskah. Hari ini juga masih Paskah kedua," kata Ketua KPU Kota Kupang, Deky Ballo kepada ANTARA di Kupang, Senin, terkait pleno PPK.

Dia mengatakan, sudah ada kesepakatan bersama bahwa pleno PPK baru akan digelar secara serentak di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu pada Selasa, (23/4).

Saat ini kata dia, semua kotak suara dari TPS-TPS sudah diamankan di kantor-kantor camat dan dijaga aparat keamanan, sambil menunggu pelaksanaan pleno.

Juru Bicara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosafat Koli secara terpisah mengatakan, sesuai jadwal rapat pleno tingkat PPK dimulai pada 18 April hingga 5 Mei 2019.

Namun, ada sebagian daerah yang baru mulai menggelar pleno rekapitulasi tingkat kecamatan mulai hari ini, Senin, (22/4), karena Hari Raya Paskah.

Menurut dia, jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK, tergantung kesepakatan bersama di kabupaten/kota.

"Kalau ada penundaan, tergantung kesepakatan di daerah, tetapi yang paling penting adalah paling lambat 6 Mei, semua daerah sudah harus menggelar pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota," tuturnya.

Artinya, sebelum 6 Mei, semua daerah sudah harus selesai menggelar pleno tingkat PPK, ucap Yosafat Koli.
Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
KPU : 54 petugas penyelenggara pemilu meninggal karena kelelahan Sebelumnya

KPU : 54 petugas penyelenggara pemilu meninggal karena kelelahan

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta