Dosen: manajemen penyelenggaraan pemilu serentak perlu diperbaki

Polisi periksa 41 tersangka ricuh 22 Mei diduga berafiliasi ISIS
Dosen FISIP Unsoed Purwokerto Ahmad Sabiq. (Foto: Dok. Pribadi)
Perlu ada perbaikan dari sisi manajemen penyelenggaraan pemilunya. Yang memungkinkan adalah bagaimana proses pemungutan suara itu memudahkan para pemilih dan tidak menyulitkan penyelenggara
Purwokerto (ANTARA) - Manajemen penyelenggaraan pemilu serentak perlu diperbaiki agar beberapa kejadian yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 tidak terulang, kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq.

"Perlu ada perbaikan dari sisi manajemen penyelenggaraan pemilunya. Yang memungkinkan adalah bagaimana proses pemungutan suara itu memudahkan para pemilih dan tidak menyulitkan penyelenggara," kata pengajar mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu itu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan hal itu kepada ANTARA terkait dengan banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang kelelahan hingga akhirnya meninggal dunia saat bertugas sebagai penyelenggara Pemilu Serentak 2019 pada tanggal 17 April.

Menurut dia, salah satu proses pemungutan suara yang memudahkan pemilih dan tidak menyulitkan penyelenggara adalah "advance voting" (pemungutan suara yang dimajukan, red).

Dalam "advance voting", kata dia, pemilih diberikan kesempatan untuk memilih pada hari sebelumnya, terutama bagi mereka yang memiliki kendala teknis untuk menggunakan hak pilihnya pada hari "H" pemungutan suara.

"'Advance voting' ini akan menyelamatkan hak para pemilih dan mengurangi penumpukan pemilih di hari 'H' pemungutan suara," ucapnya.

Selain "advance voting", kata dia, dapat juga menggunakan "electronic voting" atau pelaksanaan pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Ia mengatakan jika "electronic voting" bisa dilakukan, akan memudahkan dalam penghitungan sehingga dari sisi tenaga dan waktu bisa lebih efisien.

Menurut dia, alternatif-alternatif penyelenggaraan pemilu serentak tersebut khususnya "electronic voting" perlu disiapkan dan pelaksanaannnya dapat dilakukan secara bertahap agar kejadian-kejadian seperti pada Pemilu Serentak 2019 tidak terulang.

Dia mencontohkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) bagi sekolah menengah atas dan sederajat saat sekarang sudah dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.

"Mungkin banyak hal lain yang perlu diinovasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan (dalam penyelenggaraan pemilu) tersebut," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan dalam dua atau tiga tahap, Sabiq mengatakan hal itu perlu kajian yang mendalam karena persoalan yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 terkait dengan teknis penyelenggaraan saja.

Seperti diketahui, Pemilu Serentak 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April ditujukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota.

Sementara dalam Pemilu Serentak 2024 tidak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota, juga untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

KPU tunjuk lima firma hukum hadapi gugatan PHPU

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Lima TPS Cianjur menggelar PSL Sebelumnya

Lima TPS Cianjur menggelar PSL

KPU Tomohon: Penetapan calon sangat bergantung proses di MK Selanjutnya

KPU Tomohon: Penetapan calon sangat bergantung proses di MK