Pangkalpinang (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau warganet atau masyarakat milenial untuk bijaksana menyikapi penghitungan cepat "quick conut" pemilihan presiden yang dilakukan lembaga survei, guna menjaga kondusifitas dan kedamaian pasca-pemilu 2019.
"Kami berharap warganet tidak menyebarluaskan 'quick count' pilpres dan berita-berita hoaks melalui akun media sosialnya," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel Sudarman di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan pascapilpres pada Rabu (17/4), masing-masing pasangan capres mengklaim kemenangan melalui "quick count" yang dilakukan lembaga survei dan ini dapat memicu keamanan serta perpecahan di masyarakat pascapilres tahun ini.
"Kami berharap masyarakat tidak terpancing untuk berbuat hal-hal yang mengganggu keamanan karena quick count tersebut bukan hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum," ujarnya.
Menurut dia survei dan quick count sekarang berasal dari berbagai versi dan masing-masing lembaga survei memiliki kepentingan sehingga terjadi saling klaim yang akan membingungkan masyarakat.
"Data-data dari lembaga survei ini berbeda-beda sehingga mereka saling klaim kebenaran hasil survei. Padahal data yang diakui hanya data yang dikeluarkan KPU," katanya.
Oleh karena itu, diharapkan masyarakat untuk bijak dan tidak menganggap data dari lembaga survei tersebut benar.
"Data quick count itu hanya asumsi atau perkiraan dari masing-masing lembaga survei. Oleh karena itu, masyarakat tidak terlalu mempercayai data yang diunggah oleh tim pemenangan masing-masing capres," katanya.
"Kami berharap warganet tidak menyebarluaskan 'quick count' pilpres dan berita-berita hoaks melalui akun media sosialnya," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel Sudarman di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan pascapilpres pada Rabu (17/4), masing-masing pasangan capres mengklaim kemenangan melalui "quick count" yang dilakukan lembaga survei dan ini dapat memicu keamanan serta perpecahan di masyarakat pascapilres tahun ini.
"Kami berharap masyarakat tidak terpancing untuk berbuat hal-hal yang mengganggu keamanan karena quick count tersebut bukan hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum," ujarnya.
Menurut dia survei dan quick count sekarang berasal dari berbagai versi dan masing-masing lembaga survei memiliki kepentingan sehingga terjadi saling klaim yang akan membingungkan masyarakat.
"Data-data dari lembaga survei ini berbeda-beda sehingga mereka saling klaim kebenaran hasil survei. Padahal data yang diakui hanya data yang dikeluarkan KPU," katanya.
Oleh karena itu, diharapkan masyarakat untuk bijak dan tidak menganggap data dari lembaga survei tersebut benar.
"Data quick count itu hanya asumsi atau perkiraan dari masing-masing lembaga survei. Oleh karena itu, masyarakat tidak terlalu mempercayai data yang diunggah oleh tim pemenangan masing-masing capres," katanya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
