counter

LHKI Muhammadiyah minta masa kampanye pemilu dievaluasi

Calon independen minimal didukung 24 ribu calon pemilih
Pengurus Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Herry Sucipto ketika diwawancarai wartawan di Depok, Kamis (18/4/2019). (ANTARA/ Feru Lantara)
Depok (ANTARA) - Pengurus Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah Herry Sucipto menilai masa kampanye Pemilu serentak yang terlalu panjang yaitu sampai tujuh bulan perlu dilakukan evaluasi agar lebih efektif.

"Seharusnya masa kampanye cukup tiga bulan saja atau maksimal empat bulan sehingga bisa lebih efektif," kata Heri Sucipto di Depok, Kamis.

Menurut dia dengan hanya masa kampanye tiga bulan maka akan lebih efektif dari sisi waktu maupun anggaran untuk para calon. Selain itu juga bisa meminimalisir terjadinya gontok-gontokan antarpendukung calon karena waktu kampanye yang lebih singkat.

Heri menilai tingkat kerumitan Pemilu serentak di Indonesia ini mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi di dunia, untuk itu perlu melakukan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat terutama pada pemilihan legislatif.

"Memang dalam pemilu serentak ini masyarakat lebih fokus pada pilpres, capresnya head to head dan berkembangnya politik identitas yang menambah suasana memanas. Untuk itu perlu evaluasi agar pemilu legislatif juga mendapat perhatian masyarakat," katanya.

Heri juga menilai Pemilu serentak yang berjalan lancar dan damai tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang saling bersinergi untuk mengawal jalannya pemilu serentak pertama kali yang digelar Indonesia.

"Saya apresiasi kinerja TNI-Polri dan juga semua elemen masyarakat yang saling bersinergi dalam menjaga kondusivitas Pemilu," ujarnya.

Heri juga mengajak para pendukung capres-cawapres  usai hajatan lima tahunan pesta demokrasi ini kembali merajut persaudaraan dan pertemanan yang abadi. "Kita kembali bersatu merajut perdamaian yang menjadi berkah tersendiri bagi bangsa Indonesia," katanya.

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara besar yang plural, karena itu jangan sampai ajang demokrasi lima tahunan ini membuat perpecahan. Apapun hasil pemilu harus bisa diterima semua pihak, ujarnya, yang menang bisa merangkul yang belum beruntung.


Baca juga: Jokowi-Ma'ruf unggul 8,06 persen versi Populi Center
Baca juga: Jokowi-Ma'ruf unggul 8,64 persen versi hitung cepat Charta Politika


 

KILAS BALIK 2019-APRIL: Pameran otomotif spektakuler hingga babak kedua pertarungan Jokowi-Prabowo

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
Sultan Cirebon: Masyarakat jangan mau diajak pesta kemenangan Sebelumnya

Sultan Cirebon: Masyarakat jangan mau diajak pesta kemenangan

Deklarasi Santri Dukung Pemilukada Damai Selanjutnya

Deklarasi Santri Dukung Pemilukada Damai