counter

BPN Prabowo-Sandi terima laporan keganjilan pelaksanaan Pemilu

KPU RI tetapkan hasil Pemilu 2019 setelah putusan MK
Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak didampingi beberapa petinggi parpol koalisi Indonesia Adil dan Makmur memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (17/4/2019). (ANTARA/Imam Budilaksono)
Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan pihaknya menerima laporan terkait beberapa keganjilan pelaksanaan Pemilu Presiden 2019, sehingga berpotensi terjadinya kecurangan.

"Banyak laporan yang masuk ke BPN Prabowo-Sandi terkait pelaksanaan Pilpres. Pertama, banyak kertas suara sudah tercoblos sebelum pemungutan suara dilakukan," kata Dahnil di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan berdasarkan laporan yang masuk, banyak surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan Jokowi-Ma'ruf sebelum pemungutan suara dilakukan.

Kedua menurut dia, di beberapa tempat ditemukan adanya TPS yang menghilang seperti di Palembang, Sumatera Selatan.

"Di beberapa tempat seperti di Palembang, TPS hilang. Seharusnya TPS ada namun menghilang," ujarnya.

Keganjilan ketiga menurut Dahnil, TPS terlambat melakukan pemungutan suara yaitu seharusnya buka pukul 7.00 pagi namun baru buka 11.00 seperti di Batam.

Menurut dia, bukti-bukti tersebut menjadi catatan BPN Prabowo-Sandi untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.

Dia mengatakan para relawan dan saksi Prabowo-Sandi saat ini terus memantau proses penghitungan suara di tiap TPS untuk mengantisipasi potensi kecurangan.

"Kami memastikan saksi dan relawan untuk memantau TPS di tiap kecamatan," ujarnya.

Dahnil mengatakan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk mengamankan suara di tiap TPS.
 

Moeldoko minta pendukung Prabowo konsisten tidak ke MK

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
Prabowo raih suara di TPS keluarga Jokowi Sebelumnya

Prabowo raih suara di TPS keluarga Jokowi

KPU Maluku tak pernah usulkan penundaan calon anggota DPRD terpilih Selanjutnya

KPU Maluku tak pernah usulkan penundaan calon anggota DPRD terpilih