Bawaslu DKI patroli empat kali untuk antisipasi "serangan fajar"

Mulai 20.00 WIB sudah patroli di enam kabupaten/kota, beberapa pengawas TPS di beberapa wilayah sudah siaga untuk mengantisipasi serangan fajar, mengantisipasi politik uang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta berpatroli empat kali sebelum pemungutan suara untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

Komisioner Bawaslu DKI Puadi di Jakarta, Selasa, menyebut sebanyak 29.010 personel pengawas tempat pemungutan suara (TPS) sudah dikerahkan mulai Sabtu (13/4) malam.

"Mulai 20.00 WIB sudah patroli di enam kabupaten/kota, beberapa pengawas TPS di beberapa wilayah sudah siaga untuk mengantisipasi serangan fajar, mengantisipasi politik uang," ujar Puadi.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mencatat 8.204 TPS teridentifikasi rawan pelanggaran pada Pemilu serentak 17 April 2019.

Puadi merincikan perkembangan terakhir untuk data TPS rawan tersebar di Jakarta Barat sebanyak 4.137 TPS, Jakarta Utara (239 TPS), Jakarta Selatan (826 TPS), Jakarta Pusat (457 TPS), Jakarta Timur (2.488 TPS) dan Kabupaten Kepulauan Seribu (57 TPS).

Sejumlah variabel penentu TPS kategori rawan antara lain adanya potensi politik uang maupun praktik menghina/menghasut pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.

"Mekanisme pengawasannya laporan berbasis temuan. Kalau di beberapa TPS ada dugaan pelanggaran, pengawas TPS mencatat form pengawasan, dan berkoordinasi dengan panwascam (panitia pengawas kecamatan) melalui PPL (pengawas pemilu lapangan) setingkat kelurahan," ujar Puadi.

Bawaslu DKI Jakarta melakukan langkah pencegahan dengan sosialisasi sejumlah TPS rawan kepada sejumlah panitia pengawas dan saksi partai politik untuk mengindikasi ada dugaan pelanggaran.

"Apabila selama pengawasan itu ditemukan adanya potensi dugaan pelanggaran, akan langsung segera ditindak dengan pidana pemilu," tegasnya.