Prabowo-Sandi janjikan kebijakan swasembada pangan dan energi

KPU serahkan santunan ahli waris KPPS DIY
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan menjanjikan swasembada dalam bidang pangan dan energi untuk menekan tingginya defisit neraca perdagangan.

Sandiaga dalam debat capres terakhir di Jakarta, Sabtu, mengatakan upaya ini harus dilakukan karena kebijakan impor yang dilakukan tidak membuat harga kebutuhan pokok menjadi stabil dan terjangkau.

Upaya mendorong swasembada pangan, kata dia, adalah dengan memperlancar pemberian pupuk dan bibit bagi petani, memberikan obat-obatan murah dan menghentikan impor saat panen raya.

Sedangkan, upaya swasembada energi adalah dengan menggunakan energi biofuel dan memanfaatkan kembali 10 juta hektare lahan rusak serta terlantar.

"Bersama Prabowo-Sandi kita turunkan harga listrik dan pastikan harga sembako murah tanpa penerbitan kartu-kartu baru," katanya.

Debat kelima Pemilu Presiden 2019 merupakan debat pamungkas sekaligus akan menutup seluruh rangkaian debat yang telah dimulai sejak Januari 2019.
Berbagai tema yang diangkat dalam debat terakhir ini adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi serta perdagangan dan industri.

Pemilu Presiden 2019 yang berlangsung pada 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Baca juga: Prabowo: digital itu bagus, tapi rakyat butuh swasembada pangan

Ini alasan Prabowo-Sandi tidak ingin mengambil gaji

Pewarta:
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
Sandiaga heran banyak impor tapi harga naik Sebelumnya

Sandiaga heran banyak impor tapi harga naik

Sidang Pileg, Hakim tolak saksi tambahan PPP Selanjutnya

Sidang Pileg, Hakim tolak saksi tambahan PPP