Warga Kaliurip Purworejo deklarasikan Desa Antipolitik Uang

Di Kabupaten Purworejo Desa Kaliurip satu-satunya desa antipolitik uang yang sudah terbentuk. Nanti, diharapkan dapat mengoptimalkan dalam pengawasannya, katanya

Purworejo (ANTARA) - Warga Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mendeklarasikan wilayahnya sebagai Desa Antipolitik Uang.

Deklarasi tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo di kawasan wisata Curug Kaliurip, Kamis.

Deklarasi desa antipolitik uang tersebut dihadiri oleh warga Desa Kaliurip, perwakilan Forkopimcam Kemiri, dan Kelompok Sadar Wisata Desa Kemiri. Pada acara tersebut mereka melakukan penandatangan deklarasi desa antipolitik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq mengatakan dibentuknya desa antipolitik uang ini dapat menjadi desa pencontohan.

"Di Kabupaten Purworejo Desa Kaliurip satu-satunya desa antipolitik uang yang sudah terbentuk. Nanti, diharapkan dapat mengoptimalkan dalam pengawasannya," katanya.

Setelah dibentuknya desa antipolitik, ada tugas berat yang harus dijaga, jangan sampai di Desa Kaliurip terjadi praktik politik uang.

"Jangan sampai di desa ini suara rakyat dipengaruhi oleh pilitik uang, maka perlu usaha bersama untuk mengawasi kejahatan demokrasi," katanya.

Kholiq menyampaikan bahwa deklarasi sebagai desa antipolitik uang bukan perihal sederhana.

"Kira-kira ketika besok sampai puncak pemilu, tiba-tiba terjadi politik uang, maka masyarakat Desa Kaliurip harus bisa mencegah. Pencegahan itu sebagai bentuk pengawasan partisipatif," katanya.

Koordinator Divisi Hukum, data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo Rinto Hariyadi dalam sosialisasi mengatakan, deklarasi desa antipolitik uang mampu membuat demokrasi berjalan dengan baik.

"Harapannya masyarakat dapat mengubah pola pikir yang mudah dipengaruhi adanya politik uang," katanya.

Menurut dia, kegiatan tersebut sebagai upaya untuk pencegahan, jangan sampai terjadi pelanggaran politik uang untuk mencari suara.