Pengamat: Impor sah dilakukan selama tidak mampu dipenuhi dalam negeri

Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya dari produksi dalam negerinya

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi Hisar Sirait menegaskan kebijakan impor sah-sah saja dilakukan sepanjang produksi di dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

"Kalau saya melihat begini kita ambil satu contoh dulu terkait masalah tidak impor pangan, Ini memang isu-isu yang sensitif. Sebetulnya, kalau kita melihat pada kondisi suplai dan demand kita, maka sebetulnya melakukan impor itu sah-sah saja sepanjang memang kemampuan produksi nasional kita tidak mampu untuk memenuhi konsumsi nasional kita. Semua negara melakukan hal ini," ujar Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa tidak benar jika dikatakan impor dilarang, ini mustahil diwujudkan karena tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya dari produksi dalam negerinya.

"Masalahnya, sekarang adalah momennya, apakah kebijakan mengimpor pangan itu dilaksanakan pada saat adanya ketidakmampuan produksi nasional kita untuk memenuhi konsumsi nasional atau tidak," tuturnya.

Menurutnya, saat ini banyak orang yang menyinggung bahwa pemerintah melakukan kebijakan impor bersamaan ketika tiba panen raya, ini sebetulnya masih diperdebatkan dan dirinya yakin hal tersebut tidak akan pernah terjadi mengingat pemerintah manapun di dunia ini tidak akan pernah melakukan impor ketika mereka mengalami kelebihan produksi.

Kegiatan impor ini, lanjut Hisar, tidak menjadi masalah sepanjang mekanisme pasar yang memang menyatakan kita perlu melakukan impor.

"Apakah memang pada setiap pemain yang ada di pasar sudah memiliki keunggulan masing-masing? Tidak mungkin kita bilang kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh mengonsumsi produk dari negara lain. Itu betul sepanjang memang konsumen kita merasa apa yang kita hasilkan di dalam negeri betul-betul sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap kepuasan barang yang dihasilkan," tuturnya.

Sebelumnya Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mempertanyakan impor banyak komoditas yang dilakukan di bawah pemerintahan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Dia juga mempertanyakan impor yang dilakukan terjadi di tengah kelebihan stok yang ada.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia tetap perlu mengimpor komoditas dari luar negeri, sebagai penyeimbang kegiatan ekspor, yang dilakukan Indonesia ke luar negeri.

Suatu negara, kata Wapres, tidak ada yang bisa melakukan satu kegiatan perdagangan saja, apakah itu impor atau ekspor; sebab untuk menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri harus ada kegiatan impor dan ekspor.

Masalah ekspor dan impor akan menjadi salah satu tema yang akan dibahas dalam debat terakhir Pemilu Presiden 2019 pada 13 April nanti, bersamaan dengan tema-tema lainnya seperti ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, industri dan investasi.

Debat terakhir nanti akan menghadirkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan sekaligus menutup rangkaian debat pemilu presiden yang telah dimulai sejak Januari 2019.

Baca juga: Indef harapkan debat capres bahas penciptaan lapangan kerja
Baca juga: Pengamat: Kedua capres jangan bertumpu pada investasi dari satu negara