Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran semakin memperketat pengawasan guna mengantisipasi praktik "serangan fajar" yang dilakukan menjelang pencoblosan 17 April 2019.
"Selama masa tenang kita akan laksanakan patroli keliling sampai ke pelosok dan semua anggota Bawaslu akan keliling untuk pencegahan 'money politic'," kata Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengatakan masa tenang kampanye atau waktu menjelang hari pemungutan suara merupakan saat yang rawan dan berpotensi besar terjadi politik uang.
"Untuk itu melalui patroli keliling dan beberapa skema yang sudah kita siapkan, anggota Bawaslu dari tingkat provinsi hingga pengawas TPS akan meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan," katanya.
Dia menambahkan, selain praktik "money politic" menjelang masa pemungutan suara juga rawan terjadi penyebaran berita bohong (hoax) dan praktik kampanye terselubung.
Untuk itu, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" turut melakukan pengawasan jalannya pemilihan umum 2019.
Satriadi juga meminta masyarakat tak segan melapor jika menemukan indikasi pelanggaran pemilu ataupun indikasi kecurangan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Jangan segan, identitas pelapor akan dirahasiakan. Namun hendaknya laporan disertai bukti yang jelas untuk mempercepat proses laporan. Mari bersama-sama menciptakan pemilu yang jujur, adil dan terbuka sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas," katanya.
Pernyataan itu diungkapkan Satriadi didampingi tiga komisioner Bawaslu Kalteng saat acara konferensi pers di Kantor Bawaslu setempat di Kota Palangka Raya.
"Sebagai pemantapan besok kami akan mengadakan apel persiapan pengawasan pemilu yang dihadiri seluruh anggota Bawaslu di Kalteng ditambah seluruh pengawas TPS di Kota Palangka Raya," katanya.
"Selama masa tenang kita akan laksanakan patroli keliling sampai ke pelosok dan semua anggota Bawaslu akan keliling untuk pencegahan 'money politic'," kata Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengatakan masa tenang kampanye atau waktu menjelang hari pemungutan suara merupakan saat yang rawan dan berpotensi besar terjadi politik uang.
"Untuk itu melalui patroli keliling dan beberapa skema yang sudah kita siapkan, anggota Bawaslu dari tingkat provinsi hingga pengawas TPS akan meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan," katanya.
Dia menambahkan, selain praktik "money politic" menjelang masa pemungutan suara juga rawan terjadi penyebaran berita bohong (hoax) dan praktik kampanye terselubung.
Untuk itu, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" turut melakukan pengawasan jalannya pemilihan umum 2019.
Satriadi juga meminta masyarakat tak segan melapor jika menemukan indikasi pelanggaran pemilu ataupun indikasi kecurangan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Jangan segan, identitas pelapor akan dirahasiakan. Namun hendaknya laporan disertai bukti yang jelas untuk mempercepat proses laporan. Mari bersama-sama menciptakan pemilu yang jujur, adil dan terbuka sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas," katanya.
Pernyataan itu diungkapkan Satriadi didampingi tiga komisioner Bawaslu Kalteng saat acara konferensi pers di Kantor Bawaslu setempat di Kota Palangka Raya.
"Sebagai pemantapan besok kami akan mengadakan apel persiapan pengawasan pemilu yang dihadiri seluruh anggota Bawaslu di Kalteng ditambah seluruh pengawas TPS di Kota Palangka Raya," katanya.
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
