Jakarta (ANTARA) - Enam organisasi kemahasiswaan Indonesia memberikan dukungan moral kepada KPU RI dan menolak pengerahan kekuatan rakyat atau "people power" untuk menjaga pemilu yang damai dan aman.
"Kami mendorong secara penuh agar KPU menyelenggarakan pemilu dengan netral, independen dan dengan damai," kata Ketum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Robaytullah Kusuma Jaya di kantor KPU RI Jakarta Pusat, Rabu.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga menolak wacana "people power" atau pengerahan rakyat kepada KPU apabila terjadi suatu kesalahan.
Mereka akan menempuh mekanisme hukum yang ada jika menemukan kesalahan dari penyelenggara pemilu.
"Kami akan menggunakan jalur konstitusional jika ada sesuatu yang salah. Kami ini 'people' tapi kami menggunakan jalur konstitusional bukan 'people power'," imbuh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo.
Dalam kesempatan itu, organisasi kemahasiswaan yang juga tergabung dalam Forum Cipayung Plus itu juga menyampaikan tiga sikap dukungan kepada penyelenggara pemilu.
Pertama, mereka mendukung penuh upaya KPU dalam melaksanakan pemilu yang damai sesuai prinsip Demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai persatuan kesatuan bangsa.
Kedua, organisasi mahasiswa itu berkomitmen bergerak bersama memerangi berita bohong dan gerakan yang mengarah untuk mendelegitimasi pemilu atau KPU.
Ketiga, mereka juga mengajak semua lapisan masyarakat aktif memantau dan mengawasi perhelatan pemilu agar berlangsung tertib dan sesuai aturan undang-undang.
Enam organisasi kemahasiswaan yang memberikan dukungan kepada KPU, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Katolik Indonesia, dan Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.
"Kami mendorong secara penuh agar KPU menyelenggarakan pemilu dengan netral, independen dan dengan damai," kata Ketum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Robaytullah Kusuma Jaya di kantor KPU RI Jakarta Pusat, Rabu.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga menolak wacana "people power" atau pengerahan rakyat kepada KPU apabila terjadi suatu kesalahan.
Mereka akan menempuh mekanisme hukum yang ada jika menemukan kesalahan dari penyelenggara pemilu.
"Kami akan menggunakan jalur konstitusional jika ada sesuatu yang salah. Kami ini 'people' tapi kami menggunakan jalur konstitusional bukan 'people power'," imbuh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo.
Dalam kesempatan itu, organisasi kemahasiswaan yang juga tergabung dalam Forum Cipayung Plus itu juga menyampaikan tiga sikap dukungan kepada penyelenggara pemilu.
Pertama, mereka mendukung penuh upaya KPU dalam melaksanakan pemilu yang damai sesuai prinsip Demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai persatuan kesatuan bangsa.
Kedua, organisasi mahasiswa itu berkomitmen bergerak bersama memerangi berita bohong dan gerakan yang mengarah untuk mendelegitimasi pemilu atau KPU.
Ketiga, mereka juga mengajak semua lapisan masyarakat aktif memantau dan mengawasi perhelatan pemilu agar berlangsung tertib dan sesuai aturan undang-undang.
Enam organisasi kemahasiswaan yang memberikan dukungan kepada KPU, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Katolik Indonesia, dan Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.
Pewarta: Dewa Wiguna, Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
