Polri-TNI jamin keamanan TPS saat pemilu di Sulteng

Personel Polda Sulteng sebanyak 4.437 orang yang akan mengamankan TPS di seluruh wilayah Sulawesi Tengah serta bantuan TNI 4.000-an personel, dan Linmas berjumlah 18.382 orang, katanya

Palu (ANTARA) - TNI-Polri menjamin keamanan pelaksanaan pencoblosan pada semua tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wapres di seluruh wilayah Sulawesi Tengah pada 17 April 2019.

"TNI dan Polri siap mengamankan pesta demokrasi ini. Silahkan datang ke TPS sesuai dengan tempat pemilihan saudara, dan gunakan hak pilih anda,” kata Kapolda Sulteng Brigjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto usai memimpin apel jajaran Polda Sulteng di Palu, Senin.

Mantan Wakapolda Kaltim ini menegaskan bahwa Polri bekerja tetap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum ini.

Kapolda juga meminta Polri-TNI tetap selalu menjaga kekompakan antara Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan kerja masing-masing.

Kapolda mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu ini yang menjadi perhatian pokok pihaknya adalah pengamanan TPS. Selain itu pengaman tempat ibadah, daerah pengungsian, pengamanan hari libur serta pengamanan tempat- tempat pendidikan.

Sebelumnya, dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata di Lapangan Vatulemo Palu, Kapolda mengatakan, personel yang diturunkan untuk mengamankan pelaksnaan pemilu di wilayah Sulteng sebanyak 26.819, gabungan TNI-Polri dan Linmas.

"Personel Polda Sulteng sebanyak 4.437 orang yang akan mengamankan TPS di seluruh wilayah Sulawesi Tengah serta bantuan TNI 4.000-an personel, dan Linmas berjumlah 18.382 orang," katanya.

Ia menambahkan bahwa personel tersebut akan mengamankan 9.189 TPS yang tersebar di 13 kabupaten dan kota.

Kapolda berharap semua personel pengamanan TPS sudah dapat bersosialisasi dengan masyarakat, mempelajari kerawanan dan dapat berkoordinasi dengan semua pihak guna menciptakan suasana aman dan konduisif untuk pesta demokrasi ini.

Ia juga sangat mengharapkan dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilu/pilpres dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik serta segera melaporkan setiap kondisi yang dapat menggangu kamtibmas selama proses pemilu berlangsung.