Mamuju (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat meminta calon anggota legislatif Pemilu 209 untuk tidak melakukan politik uang.
"Diminta dengan hormat kepada seluruh calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten maupun tim pemenangan calon presiden Kabupaten Polewali untuk tidak melakukan politik uang," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Polman, Suaib Alimuddin di Mamuju, Minggu.
Ia meminta caleg tersebut tidak mengajari masyarakat dengan memberikan uang atau benda lainnya agar dipilih di pemilu. "Jangan mau dibodohi caleg yang melakukan politik uang dan biarlah masyarakat merdeka menentukan pilihannya," katanya.
Menurut dia, caleg yang menyogok pemilih, jangan dipilih. Jika terjadi politik uang maka hal itu pasti sumbernya dari para oknum caleg dan akan diawasi serta ditindak sesuai aturan berlaku.
"Bagi warga yang telah dan akan menerima uang haram dari oknum caleg dengan tujuan politik uang di pemilu ini maka jangan menyesal saat kelak butuh bantuan," katanya.
Setelah caleg terpilih maka masyarakat ketika butuh sentuhan pembangunan, tidak diperhatikan. "Saat bapak ibu sakit butuh uluran tangan mereka, saat itu mereka tidak memberikan bantuan sebab telah menerima uang mereka saat caleg," katanya.
Ia mengatakan, oknum anggota dewan setelah terpilih tidak mengunjungi apalagi memperhatikan masyarakat karena menganggap sudah membeli masyarakat dengan politik uang.
Karena itu, dia mengatakan, pemilu di Polman mesti diwujudkan tanpa politik uang dan berlangsung demokratis agar lahir pemimpin yang baik, memperhatikan masyarakat dan pembangunan daerah.
"Jangan takut laporkan caleg yang melakukan politik uang, Bawaslu bersama rakyat harus mengawasi pemilu agar berlangsung jujur, adil dan demokratis tanpa politik uang," katanya.
Baca juga: Bawaslu Lebak optimalkan pengawasan politik uang
Baca juga: Kajati minta warga tolak politik uang jelang hari pemungutan suara
Baca juga: KPK: masyarakat jangan pilih caleg tawarkan amplop
"Diminta dengan hormat kepada seluruh calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten maupun tim pemenangan calon presiden Kabupaten Polewali untuk tidak melakukan politik uang," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Polman, Suaib Alimuddin di Mamuju, Minggu.
Ia meminta caleg tersebut tidak mengajari masyarakat dengan memberikan uang atau benda lainnya agar dipilih di pemilu. "Jangan mau dibodohi caleg yang melakukan politik uang dan biarlah masyarakat merdeka menentukan pilihannya," katanya.
Menurut dia, caleg yang menyogok pemilih, jangan dipilih. Jika terjadi politik uang maka hal itu pasti sumbernya dari para oknum caleg dan akan diawasi serta ditindak sesuai aturan berlaku.
"Bagi warga yang telah dan akan menerima uang haram dari oknum caleg dengan tujuan politik uang di pemilu ini maka jangan menyesal saat kelak butuh bantuan," katanya.
Setelah caleg terpilih maka masyarakat ketika butuh sentuhan pembangunan, tidak diperhatikan. "Saat bapak ibu sakit butuh uluran tangan mereka, saat itu mereka tidak memberikan bantuan sebab telah menerima uang mereka saat caleg," katanya.
Ia mengatakan, oknum anggota dewan setelah terpilih tidak mengunjungi apalagi memperhatikan masyarakat karena menganggap sudah membeli masyarakat dengan politik uang.
Karena itu, dia mengatakan, pemilu di Polman mesti diwujudkan tanpa politik uang dan berlangsung demokratis agar lahir pemimpin yang baik, memperhatikan masyarakat dan pembangunan daerah.
"Jangan takut laporkan caleg yang melakukan politik uang, Bawaslu bersama rakyat harus mengawasi pemilu agar berlangsung jujur, adil dan demokratis tanpa politik uang," katanya.
Baca juga: Bawaslu Lebak optimalkan pengawasan politik uang
Baca juga: Kajati minta warga tolak politik uang jelang hari pemungutan suara
Baca juga: KPK: masyarakat jangan pilih caleg tawarkan amplop
Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
